Wiranto: Sudah Ada Pemikiran Pulau Terpencil Jadi Lapas Koruptor

Menko Polhukam Wiranto (tengah) bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) menyampaikan perkembangan pascakerusuhan di Jakarta dini hari tadi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Menko Polhukam mengatakan Pemerintah sudah mengetahui dalang dari aksi kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa di depan Bawaslu dan memastikan aparat keamanan akan menindak tegas secara hukum. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp.

 

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan, sudah ada pemikiran di pemerintah untuk menjadikan pulau-pulau terpencil dijadikan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Koruptor. Hal itu agar para koruptor tidak bebas pelesiran atau jalan-jalan selama berada di Lapas.

“Sudah ada pemikiran untuk membuat Lapas khusus Narapidana (Napi) koruptor, narkotika, para pelaku terorisme. Sudah ada pemikiran itu. Bahkan sudah ada pemikiran untuk menggunakan pulau-pulau terpencil yang banyak di Indonesia,” kata Wiranto di Kementerian Polhukam, Jakarta, Selasa (17/6/2019).

Ia menanggapi napi Setya Novanto yang diketahui plesiran saat berada di Lapas Sukamiskin, pekan lalu. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu diketahui sedang berada di kawasan Bandung.

Wiranto menganggap Novanto bisa pelesiran karena letak Lapas berada dalam kota. Kondisi itu membuat sang napi gampang keluar napi, sekalipun sudah minta izin.

“Justru karena lokasinya masih di dalam kota. Bisa plesiran. Ini juga masalah mentalitas sebenarnya. Tapi kalau lokasinya jauh dari tempat pelesiran mau pelesiran kemana. Di pulau-pulau terpencil di sana mau berenang? Tidak mungkin dong. Atau mau nyewa perahu? Enggak mungkin. Saya kira hal ini apa yang sudah terjadi sekarang menjadi bahan pemikiran kita. Bagaimana kita melakukan suatu perubahan-perubahan,” tutur Wiranto.

Menurut Wiranto, bangsa ini terdiri atas 17.000 pulau. Saat ini, yang baru bisa dihuni hanya 11.000 pulau. Masih ada 6.000 pulau kosong yang bisa digunakan untuk menjadi Lapas.

Di sisi lain, dia mengemukakan kebanyakan Lapas yang ada saat ini masih dari peninggalan Belanda. Fasilitas dan daya tampung mereka sudah tidak memadai. Karena itu, pembangunan baru sejumlah Lapas memang sangat diperlukan.

“Lapas-Lapas yang ada semua kota, kebanyakan peninggalan Belanda. Saat itu, berbagai Lapas itu diletakan di pinggiran kota. Cipinang masih pinggiran kota, Sukamiskin di pinggiran Bandung. Lapas-Lapas itu di pinggir kota, tetapi karena perkembangan kota, itu menjadi di tengah-tengah kota. Lapas itu dekat dengan aktivitas publik. Maka banyak yang bolos dan keluar. Lalu ada transaksi narkotika. Cuma lempar-lemparan lewat tembok aja bisa. Tapi kalau di pulau-pulau terpencil di sana mau berenang ke sana? Pasti enggak bisa. Tatkala Lapas-Lapas kita sudah over kapasitas, pemikiran ke sana sudah kita lakukan. Sudah kita rapatkan. Tentu tinggal menunggu proses nanti,” jelas Wiranto

Robertus Wardi / WM

Sumber: Suara Pembaruan

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *