Wiranto: Bukan Tim Hukum Nasional tapi Tim Bantuan Hukum

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto (kiri) didampingi Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rosarita Niken Widiastuti pada acara silaturahmi dengan pimpinan media massa di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Selasa, 9 April 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Asni Ovier DP )

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengaku heran ada yang menangkap salah ‎apa yang disampaikan dengan tim hukum. Dia menyebut yang disebut adalah bukan Tim Hukum Nasional tetapi Tim Bantuan Hukum. Tim itu bekerja dibawah koordinasinya.

“Begini kadang-kadang kan enggak jelasyah menerimanya itu. Itu bukan tim nasional tapi tim bantuan di bidang hukum yang akan mensupervisi langkah-langkah koordinasi dari Kemenkopolhukam. Jadi tim bantuan hukum yang akan membantu kemenko Polhikam dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian maslaah hukum dan keamanan nasional,” kata Wiranto, di Kementerian Polhukam, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Ia menjelaskan, pembentukan tim itu karena sekarang ini banyak sekali ujaran-ujaran di media sosial (medsos) yang penuh dengan kebencian, radikalisme, pornografi, hasutan dan sebagainy‎a

Saat ini, ada puluhan juta akun yang tumbuh di Indonesia dan 700.000 di antaranya telah dihentikan Kemko Polhukam. Harapannya bisa memberikan efek jera. Tetapi ternyata tidak jera, malah terus berlanjut.

“Saya bilang kemarin pemerintah akan lebih tegas lagi take down medos yang nyata-nyata sudah menghasut, sudah melanggar hukum, dan sebagainya. Jangan dicampuradukkan dengan media cetak. Kalau media cetak ada aturannya yaitu Dewan Pers. Kemudian media elektronik sudah ada KPI yang akan memberikan teguran kalau melanggar hukum, jangan disamaratakan,” jelasnya.

Dia heran yang menuduh dirinya seperti zaman Orde Baru. Menurutnya, pihak-pihak yang berkomentar seperti itu tidak menangkap apa yang dia sampaikan. Bisa juga sengaja menangkap sepotong-potong untuk kepentingan politiknya.

“Jelas dulu masalahanya baru komentar tapi kalau medsos ujaran kebencian, fitnah dan ajakan untuk memberontak, jika kita biarkan bagaimana wajah Indonesia. Kalau akun-akun yang tidak jelas juntrungannya, kemudian membakar masyarakat, membuat takut masyarakat, membuat masyarakat khawatir, mengancam masyarakat, masa kita biarkan ya kan. In‎i yang kemudian saya katakan pemerintah tidak akan segan-segan menutup itu,” tegasnya.

Dia menyebut tim yang dibentuk untuk mengkaji dan menilai pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh pembuat akun. Dari situ, penegak hukum akan bertindak sesuai pelanggaran yang dilakukan.

“Untuk mengkaji. Misalnnya ada orang-orang teriak-teriak, saudara sekalian pada tanggal sekian silakan kumpul dan kita akan kepung KPU. Kita akan tidak percaya kepada KPU. Seandaninya dia duduki KPU bagaimana? kita biarkan itu? Nah disinilah para ahli-ahli hukum akan mencoba untuk memberikan satu penilaian hukum bahwa ini sudah melampaui garis-garis yang sudah ditentukan,” tutup Wiranto.



Robertus Wardi / WM
Sumber: Suara Pembaruan

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *