Uji Materi Jabatan Presiden-Wapres, JK Ajukan Diri

Joko Widodo dan Jusuf Kalla. ( Foto: Antara )

Jakarta – Wakil Presiden (wapres) Jusuf Kalla (JK) mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 169 huruf n. Sebelumnya, uji materi itu diajukan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi uji materi tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta semua pihak agar menunggu putusan MK. “Mari kita tunggu putusan MK terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden berturut-turut atau sela jabatan masih dianggap dua kali berturut-turut atau dua kali masa pelantikan dalam jabatan yang sama,” kata Tjahjo kepada wartawan, Minggu (22/7).

Untuk diketahui, pasal yang diuji mengatur persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Capres dan cawapres belum pernah menjabat sebagai presiden atau wapres selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Secara pribadi, Tjahjo menilai dua kali masa jabatan yang dimaksud itu tanpa jeda. “Kalau menurut saya pribadi yang dilarang itu kalau menjabat dua periode jabatan berturut-turut,” ujarnya.

Meski begitu, ia enggan berkomentar lebih jauh, mengenai kemungkinan JK kembali dapat menjadi wapres mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. “Pertanyaannya kan kalau tidak berturut-turut, Pak JK masih bisa jabat wapres? Ya menurut saya kita tunggu saja putusan MK, bagaimana pendapat hukumnya,” imbuhnya,

Pengajuan diri JK ikut menjadi pihak yang menguji materi, didaftarkan kuasa hukumnya, Irmanputra Sidin, Iqbal Tawakkal Pasaribu dan kawan-kawan pada Jumat (20/7). Menurut Irman, JK mengajukan diri ke MK untuk memberikan keterangan yang terkait mengenai perdebatan UUD 1945, Pasal 7 mengenai masa jabatan presiden dan wapres.

Pasal 7 itu berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Irman menyatakan, pasal tersebut perlu penjelasan secara komprehensif. “Frasa hanya satu kali masa jabatan itu hanya frasa untuk pemegang kekuasaan jabatan presiden, bukan untuk wakil presiden,” kata Irman.

Ia berharap MK dapat segera mengeluarkan putusan. Sebab, pendaftaran pasangan calon untuk Pilpres 2019, berlangsung pada 4-10 Agustus 2018. “Mudah-mudahan keterangan kami pihak terkait bisa memberikan stimulasi bagi MK untuk mengambil keputusan seadil-adilnya dan secepat-cepatnya untuk memberikan kepastian hukum konstitusional menjelang pemilu presiden yang memasuki masa pendaftaran pada awal Agustus nanti,” ujarnya.

Carlos KY Paath / YUD

Sumber: Suara Pembaruan

About the Author: starberita

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *