“DPRD KOTA TANJUNGPINANG”Bacakan 9 Rancangan Peraturan Daerah Prioritas dan 2 Ranperda Inisiatif

 

TANJUNGPINANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang membacakan 11
rancangan peraturan daerah (Ranperda) Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2018, dalam sidang paripurna istimewa Senin (26/3/18) di Ruang Sidang Utama DPRD Tanjungpinang, Senggarang.

11 Ranperda prioritas tersebut, terdiri dari 9 rancangan peraturan daerah (Ranperda) Prioritas dan 2 Ranperda Inisiatif DPRD Tanjungpinang yakni.

1.Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun 2019.

2.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tahun 2017.

3.Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Tanjungpinang Tahun 2018.

4.Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

5.Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

6.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat sebagai Wisata Budaya Kota Tanjungpinang.

7.Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

8.Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

9.Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.

 

Rika Adrian anggota DPRD Kota Tanjungpinang mengatakan , daftar prioritas rancangan peraturan daerah dilingkungan DPRD yang telah disepakati di Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2018.

“Pertama, Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan. Kedua Rancangan Peraturan Daerah tentang Biaya transportasi lokal penyelenggaraan haji Kota Tanjungpinang

“Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah, dilakukan dalam suatu program legislasi daerah,”ucap Rika Adrian

 

Sementara itu ,Pj. Wali Kota mengatakan bahwa perda merupakan regulasi yang berkaitan dengan kepentingan dan kehidupan bernegara bagi masyarakat Kota Tanjungpinang. Perda merupakan instrument yang sangat penting,  karena dengan adanya peraturan yang bersifat mengikat merupakan cerminan keseriusan pemerintah untuk membina, mengawasi dan mengevaluasi setiap kebijakan yang dibuat demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
” Semoga Perda Kota Tanjungpinang yang telah disepakati bersama ini dapat terealisasi dan menjadi pedoman serta memiliki kepastian hukum bagi aparatur pemerintah, pelaku dunia usaha dan masyarakat “, ujarnya
Rapat yang dibuka oleh Pimpinan DPRD itu, dihadiri Anggota DPRD, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, serta Camat dan Lurah.

MAT

About the Author: starberita

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *