Gubernur Diminta Pimpin Perjuangan Status Batam

Persoalan ini dipandang krusial dan harus cepat diselesaikan mengingat makin turunnya daya saing Batam di mata para investor asing. Hal diatas menjadi kesimpulan dalam acara Publik Hearing dengan tema “Menatap Masa Depan Batam: FTZ, KEK, atau Ekonomi Khusus” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan DPRD Kepri, Selasa (13/12) di Hotel Harmoni One Batam.

 

Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni dari unsur pemerintah Asisten II Ekonomi Pembangunan Setda Kepri, dari unsur Dewan sekaligus tim tekhnis Dewan Kawasan Taba Iskandar, dan unsur pengusaha yakni Dewan Pakar Hukum Kadin Kepri dan Batam Ampuan Situmeang.

Selain itu, turut dihadirkan dalam kesempatan tersebut mantan Wakil Gubernur Kepri HM Soerya Respationo, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Anggota DPR-RI asal Kepri Dwi Ria Latifa, DPD-RI Hari Pinto, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Reizal Eka Putra, Ketua Kadin Kepri Ahmad Maulana, Ketua Kadin Batam Jadi Raja Gukguk, Rektor Unrika, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP, Ketua KNPI Kota Batam Khadarisman dan elemen masyarakat.

Taba Iskandar menyebutkan untuk memperjuangkan status Batam, Gubernur Kepri harus tampil paling depan memimpin ke pemerintah pusat. Gubernur juga harus berani dan terbuka menyampaikan kepada pemerintah pusat memang terjadi disharmonisasi antara Pemko Batam dan BP Batam akibat aturan hukum yang tumpang tindih yang diberlakukan pusat. Akibat aturan yang tumpang tindih membuat kewenangan menjadi tumpang tindih juga dan membuat investor asing bingung sehingga lebih memilih negara luar untuk berinvestasi.

“Gubernur harus menegaskan kembali kepada pemerintah pusat bahwa Batam ini didirikan bukan untuk bersaing dengan daerah-daerah di Indonesia tapi bersaing dengan negara luar seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, negara-negara yang saat ini dirancang agar bisa menarik calon investor. Jadi wajar Batam minta fasilitas kemudahan dalam bidang investasi,” tegas Taba.

Sementara Dewan Pakar Hukum Kadin Ampuan Situmeang memandang status Batam apakah FTZ, KEK atau Otonomi Khusus hanya sebatas fasilitas saja. Yang terpenting dilakukan Gubernur bersama pemerintah pusat adalah harmonisasi aturan-aturan hukum yang tumpang tindih yang diberlakukan untuk Batam selama ini.

“Selama 17 tahun kita bicara Batam mutar-mutar di situ saja. Tidak ada kemajuan. Maka itu biar ini berakhir sesuai amanat UU 53 Tahun 1999, cukup diterbitkan aturan baru yang mengatur apa yang boleh dilakukab Pemko Batam dan apa yang tidak boleh. Begitu juga sebaliknya, apa yang boleh dilakukan BP Batam dan apa yang tidak boleh,” jelas Ampuan.

Asisten II Ekonomi Pembangunan Setda Kepri Syamsul Bahrum mengusulkan harus ada kajian atau blue print masalah Batam agar pemerintah pusat bisa membaca keinginan menyeluruh masyarakat Batam.

“Masyarakat Batam harus punya konsep yang jelas untuk menjadikan Batam seperti apa. Kalau kita sudah kuat dengan konsep, maka kita akan perjuangkan bersama-sama seluruh stake holder ke pemerintah pusat,” ungkap Syamsul.

Dwi Ria Latifa, anggota DPR-RI asal Provinsi Kepri meminta pemerintah dan masyarakat Kepri bersama-sama melakukan kajian ilmiah terhadap Batam.

“Hasil kajian ilmiah itulah nantinya akan kami perjuangkan di pusat bersama para utusan asal Kepri lainnya,” Kata Ria yang disetujui oleh Hari Pinto, DPD -RI asal Kepri.

Menanggapi semua hal tentang Batam, Gubernur Kepri Nurdin Basirun berjanji akan terus berjuang di pusat untuk Batam dan Kepri.

“Kita harus berjuang bersama. Karena persoalan Batam tidak akan selesai oleh orang-orang yang hadir dalam ruangan ini saja. Yang penting menyelesaikan masalah tanpa masalah, meski setiap kebijakan itu tidak bisa memuaskan semua orang. Yang jelas perjuangan ini akan terus kita lanjutkan sampai Batam kembali berdaya saing menjadi tujuan investor asing,” tegas Nurdin. (Umil/Humas)

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *