Paslon Dilarang Terima Dana Kampanye dari Instansi Pemerintah dan Asing

kampaye

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menegaskan pengumpulan dana kampanye pasangan calon (paslon) boleh dilakukan oleh pasangan calon sendiri atau partai politik pengusungnya.

Hanya saya, KPU DKI melarang pasangan calon atau partai politik pendukungnya menerima sumbangan dana kampanye dari lembaga pemerintah, perusahaan asing, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno mengatakan sumbangan untuk dana kampanye berasal dari tiga sumber, yaitu pasangan calon (paslon) sendiri, dari partai politik (parpol) pengusung dan dari pihak lain.

“Nah, sumbangan dana kampenye yang bersumber dari pihak lain ini lah yang kita atur. Supaya jelas dan tidak disalahgunakan,” kata Sumarno kepada beritasatu.com, Senin (3/10).

Aturan tersebut tertulis dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Waki Wali Kota.

Dalam aturan tersebut, tidak diatur bagaimana teknis pengumpulan dana kampanye yang dilakukan paslon bersama dengan parpol pendukungnya. Namun, KPU membatasi pemberian sumbangan untuk dana kampanye. Yakni perorangan maksimal sebesar Rp 75 juta dan perusahaan maksimal Rp 750 juta.

Karena itu, Sumarno menegaskan apa yang dilakukan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang melakukan penggalanan dana kampanye dengan menggelar makan malam dengan tarif Rp 50 juta tidak dilarang. Atau Teman Ahok yang menggelar penggalangan dana dengan menggelar 10 kegiatan.

“Jadi boleh mengumpulkan dana dari berbagai kalangan dengan bentuk apa pun, sepanjang ada batasan-batasan aturan yang harus dipatuhi. Seperti sumber dananya tidak boleh dari BUMN, BUMD, lembaga-lembaga pemerintahan, atau asing. Itu tidak boleh,” ujarnya.

Kemudian, jumlah dana yang diterima dibatasi dan harus disertai identitas penyumbang yang jelas. Seperti siapa nama penyumbangnya, alamat rumahnya, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Sumbangan itu harus dimasukkan ke dalam nomor rekening khusus dana kampanye. Nanti nomor rekening itu diserahkan ke KPU DKI. Jadi sebelum kampanye, paslon harus memberikan laporan awal rekening khusus dana kampanye, yaitu berupa saldo awal.

“Nanti setelah selesai kampanye, paslon harus melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Kemudian, KPU DKI akan melakukan audit dengan menggunakan akuntan publik. Setelah itu, hasil audit dari akuntan publik tersebut akan dilaporkan kepada masyarakat,” terangnya.

Suara Pembaruan

Lenny Tristia Tambun/YS

Suara Pembaruan

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *