Ilustrasi Korupsi (Beritasatu.com)
Ilustrasi Korupsi (Beritasatu.com)

Jakarta – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim segera menindaklanjuti putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap dua petinggi PT Brantas, Sudi Wantoko dan Dandung Pamularno dan perantara Marudut Pakpahan.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menilai Sudi, Dandung, dan Marudut terbukti menyuap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI, Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI, Tomo Sitepu. Putusan ini berbeda dengan Jaksa pada KPK yang meyakini ketiganya hanya melakukan percobaan penyuapan. Namun hingga saat ini, KPK belum juga menjerat pihak penerima suap.

“Kalau putusannya begitu, itu berarti bukan percobaan (penyuapan), kita ambil langkah-langkah berikutnya,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Jakarta, Rabu (14/9).

Agus menyatakan, terbuka kemungkinan membuka penyelidikan baru untuk menjerat pihak penerima suap. Namun, katanya untuk saat ini pihaknya belum memutuskan tindak lanjut dari putusan tersebut. Agus hanya menyebut pihaknya akan terlebih dahulu gelar perkara atau ekspose atas putusan Majelis Makim Tipikor Jakarta terhadap Sudi, Dandung, dan Marudut yang kini menjadi terpidana dan mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

“Kita akan follow up dulu. Kita ekspose dulu dengan JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang dulu tangani. Terbuka peluang (penyelidikan baru), tapi saya belum tentukan apakah penyelidikan baru atau gimana,” jelasnya.

Majelis Hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidair tiga bulan kurungan penjara terhadap Sudi. Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair dua bulan penjara terhadap Dandung. Majelis Hakim menilai Sudi dan Dandung terbukti bersalah menyuap Sudung dan Tomo sebesar Rp 2 miliar melalui perantara Marudut Pakpahan untuk mengamankan kasus korupsi PT Brantas yang ditangani Kejati DKI.

Sementara, sebagai pihak perantara suap, Marudut divonis tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidair tiga bulan kurungan penjara.

Suara Pembaruan

Fana Suparman/AMA

Suara Pembaruan