Presiden Minta Konsep Proyek Hambalang Dimatangkan

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Bupati Bogor Nurhayanti meninjau Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), yang bertempat di Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, pada Minggu (4/9). (Beritasatu.com/Vento Saudale)
Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Bupati Bogor Nurhayanti meninjau Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), yang bertempat di Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, pada Minggu (4/9). (Beritasatu.com/Vento Saudale)

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengaku telah melaporkan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal keputusan melanjutkan kembali pembangunan proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat, yang sudah terbengkalai selama empat tahun. Pasalnya, keputusan melanjutkan pembangunan diambil oleh JK saat mengunjungi proyek Hambalang, pada Minggu (4/9) lalu.

Menurut JK, pada prinsipnya Presiden Jokowi telah setuju proyek Hambalang dilanjutkan dengan konsep baru tetapi harus dengan perencanaan yang jelas terlebih dahulu.

“Presiden sudah saya lapori, beliau (Presiden Jokowi) minta akan dibicarakan lagi lebih teknis setelah laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) resmi masuk,” kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (9/9).

Dalam pertimbangannya, akan jauh merugikan jika megaproyek Hambalang yang sudah menghabiskan banyak anggaran dibiarkan begitu saja. Untuk itu, diputuskan untuk dilanjutkan pembangunannya.

Apalagi, ungkapnya, berdasarkan hasil studi dan peninjauan di lapangan tidak ditemukan kerusakan besar pada bangunan atau jalan yang sudah di bangun. Sehingga, disimpulkan bahwa di atas areal seluas lebih dari 30 hektar tersebut, layak untuk didirikan bangunan. Dengan syarat, tingginya tidak lebih dari tiga tingkat.

“Kalau dibiarkan otomatis timbul kerugian yang besar. Kalau dilanjutkan sebenarnya tergantung kita kualitas apa, macam apa, kegunaan apa? Setelah melihat ke situ (Hambalang), pertama saya tidak melihat adanya suatu pergerakan bangunan. Artinya, secara teknis bisa dipakai wilayahnya. Di daerah itu juga banyak bangunan, ada Universitas Pertahanan dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),” papar JK.

Lebih lanjut, JK mengatakan kemungkinan proyek pembangunan tersebut tidak hanya difokuskan untuk pembinaan atlet tetapi lebih kepada pembinaan guru olahraga. Dengan tujuan, meningkatkan olahraga di Tanah Air.

“Tidak harus untuk melengkapinya sesuai rancangan semula karena mamang rencananya kita lagi membahas untuk pendidikan guru olahraga, atlet juga,” ujar JK.

Sementara itu, ditanyakan mengenai pengawasan proyek pembangunan untuk mencegah kembalinya terjadi praktik korupsi, JK memastikan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawasi dari dalam dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) akan mengawasi dari luar.

Kemudian, JK juga memastikan bahwa proyek pembangunannya akan langsung berada di bawah Kempupera.

“Pengawasannya tentu semua objek pembangunan diawasi oleh BPKP secara internal dan BPK juga secara Undang-Undang berbunyi begitu. Tetap diawasi. Memang nanti pembangunannya karena susah lagi ditender seperti itu, ya bisa dilaksanakan langsung oleh PU (Kementerian PUPR),” ungkap JK.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kempupera, Arie Setiadi Moerwanto membenarkan bahwa skenario yang memungkinkan untuk menyelamatkan Hambalang adalah menjadikannya universitas olahraga.
Tetapi, Arie mengungkapkan masih membutuhkan konsep yang matang untuk merealisasikan pembangunan universitas olahraga.

Untuk itu, lanjutnya, tim peneliti dan sejumlah kementerian terkait akan duduk bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mematangkan konsep sebelum proyek pembangunan dilanjutkan.

Keterlibatan BPKP, lanjutnya, diharapkan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi dari proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut. Mengingat, lembaga pengawas internal ini juga akan dilibatkan dalam menentukan kontraktor dan manajemen perencanaan karena yang lama telah habis masa kontraknya.

“Mudah-mudahan mulai pekan depan kami akan duduk bersama BPKP. Kami akan bicara dengan BPKP supaya tidak sembarang kontraktor yang mengerjakan,” kata Arie saat dihubungi, Selasa (6/9).

Namun, untuk mewujudkan impian universitas olahraga ternyata membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pembangunan 22 bangunan, sebagaimana rencana awal pembangunan P3SON membutuhkan dana kurang lebih Rp 800 miliar. Sedangkan, untuk 14 bangunan diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 650 miliar.

Untuk itu, Arie mengungkapkan skenario yang mungkin dipilih adalah memperbaiki delapan bangunan yang sudah ada dahulu, dengan anggaran diperkirakan Rp 550 miliar, sebagaimana arahan dari Wapres JK.

Hanya saja, Arie mengungkapkan bahwa masalah perkiraan dana akan dimatangkan setelah konsepnya selesai terlebih dahulu. Kemudian, setelah jelas proyek nantinya akan menjadi tanggung jawab Kempupera atau Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Ristek dan Dikti).

“Target konsep selesai secepatnya. Oktober (2016) harus sudah selesai. Termasuk, soal dana,” papar Arie.

 

Suara Pembaruan

Novi Setuningsih/JAS

Suara Pembaruan

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *