Diminta Kembalikan Kerugian RS Sumber Waras, DKI Serbasala

Suasana salah satu bagian Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta, 18 April 2016. Rumah sakit ini menjadi polemik pascamengemukanya laporan BPK atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014 soal pembelian tanah Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang berindikasi merugikan keuangan daerah karena harga pembelian dinilai terlalu mahal. (Antara/Reno Esnir)
Suasana salah satu bagian Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta, 18 April 2016. Rumah sakit ini menjadi polemik pascamengemukanya laporan BPK atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014 soal pembelian tanah Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang berindikasi merugikan keuangan daerah karena harga pembelian dinilai terlalu mahal. (Antara/Reno Esnir)

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengkaji dan mempelajari rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengembalian kerugian pembelian lahan di Rumah Sakit (RS) Sumber Waras sebesar Rp 191 miliar.

“Ya kita lihat dulu. Kita akan kaji betul. Kita akan pelajari betul rekomendasi BPK tersebut,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (22/6).

Menurutnya, melaksanakan permintaan BPK untuk mengembalikan uang Rp 191 miliar memposisikan Pemprov DKI dalam kondisi serbasalah.

Ia mengibaratkan posisi Pemprov DKI dalam permainan catur dengan nama skak-ster. Artinya, kalau dikembalikan, Pemprov DKI mengakui proses pembelian lahan tersebut menimbulkan kerugian negara. Kalau tidak dikembalikan, Pemprov DKI akan terkena sanksi pidana.

“Kalau kembalikan, duitnya dari mana? Itu kan rekomendasinya, ibarat kalau main catur itu Skak Ster gitu ya. Kembaliin atau batalin. Artinya enggak ada pilihan. Saya paham itu,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan hal yang sama. Pemprov DKI seperti dihadapkan memakan buah simalakama. Semua serba salah.

“Makanya kalau nggak ada kerugian mau dikembalikan, gimana coba? Nah sekarang saya tanya rekomendasi kembalikan sama batalkan. Pembelian barang itu adalah final. Tunai dan final. Selesai ini. Nah kamu kalau suruh orang balikin, dia merasa bener. Kita merasa beli bener, apa yang harus dikembalikan,” kata Basuki.

Namun, Basuki akan lebih memilih tidak akan mengembalikan uang sebesar Rp 191 miliar tersebut. Dia merasa tidak mungkin BPK akan memberikan sanksi pidana, melainkan hanya sanksi administrasi saja.

“Makanya itu saya sampaikan. Itu temuan pemeriksaan yang tidak bisa ditindaklanjuti. Nah kala dia ngotot begitu, kita diam saja. Nggak bisa dibalikin duitnya. Palingan kena sanksi administrasi. Ya paling tetap dapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau opini tidak wajar. Ya terserah saja,” ucapnya.

Seperti diberitakan, BPK menyatakan, Pemprov DKI dapat dikenai sanksi pidana jika tak mengembalikan kerugian negara akibat pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2014 yang dilakukan BPK, pembelian lahan tersebut dinilai telah menyimpang dari aturan yang berlaku dan merugikan keuangan negara hingga Rp 191 miliar.

Ketua BPK, Harry Azhar Azis menyatakan, sesuai Pasal 23 E Ayat (3) UUD 1945, Pemprov DKI harus tetap menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 itu. Meskipun hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Dengan demikian, Pemprov DKI harus tetap mengembalikan indikasi kerugian negara yang disebut dalam laporan tersebut.

Lenny Tristia Tambun/FMB

BeritaSatu.com

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *