Komisi II: Kalau KPU Protes UU Pilkada, Mending Mundur Saja

Suasana Rapat Paripurna ke-29 tahun sidang 2015-2016 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2 Juni 2016. Rapat Paripurna tersebut secara resmi mengesahkan RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)
Suasana Rapat Paripurna ke-29 tahun sidang 2015-2016 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2 Juni 2016. Rapat Paripurna tersebut secara resmi mengesahkan RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

Jakarta – Mantan Anggota Tim Perumus (Timus) UU Pilkada, Arteria Dahlan, menyatakan pihaknya merasa agak aneh dengan protes terhadap ketentuan verifikasi dukungan calon independen. Apalagi protes juga oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang notabene lembaga negara pelaksana UU.

“Agak aneh dan lucu. KPU kan lembaga negara, komisionernya saat dilantik bersumpah melaksanakan UU selurus-lurusnya. Di UU Penyelenggara Pemilu kan juga tegas aturannya, bahwa KPU selaku penyelenggara wajib tunduk dan patuh pada UU Pilkada. Ya kalau keberatan kan gampang, mundur saja. Masih banyak kok yang kredibel dan bisa menggantikan mereka,” ujar Arteria Dahlan, Selasa (14/6).

Kata Arteria, para anggota KPU yang tak mau melaksanakan UU Pilkada lebih baik mundur daripada bikin polemik serta kekisruhan. Apalagi, sebenarnya KPU juga terlibat dalam pembuatan UU itu.

“UU Pilkada itu tak dibuat DPR sendiri, melainkan bersama pemerintah, yang dalam rapat pembahasannya melibatkan KPU dan Bawaslu. Kan lucu, ikut rapat dan terlibat pembahasan, begitu hasil tidak sesuai keinginan, ribut-ribut di luar. Kapan mau maju negara kita kalau orang-orangnya seperti ini?” ungkapnya.

Ditegaskan oleh Arteria, bahwa ketentuan soal verifikasi dukungan itu dibahas dan diputuskan bersama antara unsur pemerintahan maupun parlemen yang terlibat saat merevisi UU Pilkada.

Markus Junianto Sihaloho/FMB

BeritaSatu.com

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *