Perjalanan Dinas Harus Di Audit

pakai topi

TANJUNGPINANG -(BT)-Pemerintah Kota Tanjungpinang ,Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Propinsi Kepri harus merperketat pengawasan keuangan perjalanan dinas di satuan kerja perangkat daerah .

“Sebab belanja perjalanan dinas rawan korupsi sehingga harus diawasi dengan ketat,”ujar Muhammad dari Komite Ekssekutif Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia kepada media ini,Jum,at (15/4/2015).

Ia mengatakan ,perjalanan dinas di satuan kerja perangkat daerah harus mempertangungjawabkan dana yang yang telah dipakai serta dapat di audit sesuai pemakainnya.

Perjalanan dinas yang menghabiskan anggaran  ratusan juta rupiah harus diaudit BPK.
Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah memberikan penegasan, dalam pengelolaan keuangan daerah digunakan secara tertib, efisien, efektif dan sesuai fungsi dan tugas.)luklunk)

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *