Ini Kronologis Pemecatan Fahri Hamzah Versi PKS

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjadi pembicara dalam diskusi publik Stop Rencana Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2). (ANTARA)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjadi pembicara dalam diskusi publik Stop Rencana Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2). (ANTARA)

Jakarta – Setelah memecat Fahri Hamzah, DPP PKS akhirnya memberikan penjelasan terkait proses penanganan atas dugaan pelanggaran terhadap aturan dan displin organisasi PKS yang diupload website resmi PKS www.pks.or.id.

Berikut ini proses penanganan PKS atas pelanggaran Fahri Hamzah. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS

1. DPP PKS menindaklanjuti pelimpahan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS dengan menugaskan Bidang Kaderisasi DPP PKS untuk bertindak sebagai Pengadu ke BPDO DPP PKS, sebab Bidang Kaderisasi DPP PKS adalah bidang yang terkait dengan pengkaderan dan penanaman nilai-nilai kedisiplinan serta ketaatan kader terhadap aturan-aturan Partai. Selanjutnya Bidang Kaderisasi DPP PKS pada tanggal 26 Desember 2015 mengadukan persoalan ketidakdisiplinan dan ketidaktaatan FH tersebut sesuai aturan Partai kepada BPDO sebagai Badan yang oleh AD/ART PKS diberikan kewenangan untuk menegakkan kedisiplinan dan ketaatan anggota Partai.

2. Setelah BPDO melakukan verifikasi atas bukti-bukti pengaduan dan dinyatakan lengkap, selanjutnya BPDO pada tanggal 28 Desember 2015 mengadakan rapat yang menghasilkan keputusan antara lain melakukan pemanggilan FH sebagai Teradu, dengan agenda permintaan keterangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2016.

3. Pada tanggal 2 Januari 2016 FH mengirimkan surat kepada BPDO yang menyatakan bahwa FH tidak bisa hadir pada tanggal 4 Januari 2016 karena sedang di luar negeri. Selanjutnya surat tersebut dibahas dalam rapat BPDO pada tanggal 4 Januari 2016. BPDO memahami alasan di atas dan memutuskan untuk memanggil ulang FH guna dimintai keterangan pada tanggal 11 Januari 2016.

4. Pada tanggal 11 Januari 2016 pukul 19.30 WIB, FH datang ke kantor DPP PKS memenuhi pemanggilan BPDO. Pada pemanggilan tersebut, BPDO mengajukan 28 pertanyaan yang dijawab secara tertulis oleh FH. Keterangan itu kemudian dibuatkan berita acaranya dan ditandatangani oleh FH dan BPDO.

5. Tetapi sebelum kedatangannya, FH sudah membuat pernyataan yang diliput media massa bahwa KMS PKS meminta dirinya mengundurkan diri dari jabatan pimpinan DPR RI dan FH mengklaim bahwa itu adalah permintaan pribadi KMS sehingga FH memberi tanggapan secara pribadi juga. Padahal permintaan pengunduran diri oleh KMS terjadi akibat FH mengingkari komitmen untuk melaksanakan arahan dan kebijakan Partai sebagaimana yang telah disampaikan oleh FH kepada Pimpinan Partai pada tanggal 1 September 2015. Bahkan pada tanggal 23 Oktober 2015 FH berkomitmen di depan KMS untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI pada pertengahan bulan Desember 2015. Pada tanggal 9 Desember 2015, FH juga menyatakan kembali komitmennya untuk mengundurkan diri di hadapan KMS dan disaksikan oleh TS. Dan semua peristiwa tersebut terjadi di ruang kerja KMS di kantor DPTP PKS bukan di rumah pribadi KMS, sehingga itu tidak benar jika dianggap sebagai permintaan pribadi KMS.

6. Pada rapat BPDO tanggal 13 Januari 2016, BPDO sesuai dengan kewenangannya (Pedoman Partai No.2 Tahun 2015) memutuskan: (1) setelah mempelajari dan menganalisis hasil pemeriksaan keterangan FH dan sikap bersangkutan selama proses pemeriksaan di BPDO maka status perkara FH ditingkatkan ke persidangan Majelis Qadha; (2) membentuk Majelis Qadha yang melaksanakan fungsi sebagai qadhi’ atau hakim yang berjumlah 3 orang guna menangani persidangan FH; (3) menetapkan jadwal persidangan pertama Majelis Qadha pada tanggal 19 Januari 2016.

7. Selain itu dalam rapat tersebut, BPDO juga mengundang saksi ahli saudara Untung Wahono selaku mantan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS untuk dimintai pendapatnya sesuai dengan keahliannya dan TS sebagai saksi. Kemudian setelah rapat, BPDO mengirimkan surat panggilan persidangan kepada FH untuk hadir dalam persidangan pertama tanggal 19 Januari 2016.

8. Pada tanggal 14 Januari 2016 FH mengirimkan surat yang menyatakan: (1) sedang menghadiri acara PUIC OIC di Baghdad Iraq, sehingga tidak dapat menghadiri persidangan Majelis Qadha tanggal 19 Januari 2016 dan mengajukan penjadwalan ulang setelah tanggal 27 Januari 2016; (2) meminta 4 orang saksi untuk dihadirkan dalam persidangan Majelis Qadha yakni Iskan Qolba Lubis, Jazuli Juwaini, Fadli Zon dan Irman Putra Sidin.

9. Sidang Majelis Qadha tetap diselenggarakan tanggal 19 Januari 2016. Di antara keputusan Majelis Qadha adalah: (1) tetap menggelar persidangan meskipun tanpa kehadiran FH selaku Teradu; (2) menerima surat Teradu untuk pengajuan penjadwalan ulang persidangan dan memanggil kembali Teradu untuk persidangan pada tanggal 28 Januari 2016; (3) sesuai dengan kewenangannya, Majelis Qadha menerima sebagian usulan Teradu yang mengajukan saksi yaitu Iskan Qolba Lubis dan Jazuli Juwaini dan menolak yang lainnya.

10. Pada tanggal 28 Januari 2016 persidangan kedua Majelis Qadha atas perkara FH selaku Teradu dilaksanakan di DPP PKS dengan dihadiri oleh Teradu. Dalam persidangan tersebut, dibacakan laporan hasil investigasi dan tuntutan terhadap Teradu atas dugaan pelanggaran disiplin organisasi Partai. Bahwa seluruh tindakan dan pernyataan Teradu tersebut diduga:

a) Melanggar disiplin organisasi Partai;

b) Melanggar AD PKS Pasal 11 ayat (1) huruf d: “ Anggota diberhentikan keanggotaannya apabila melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai lainnya”

c) Melanggar ART PKS Pasal 6 Ayat (1), (3) dan (6):

(1) Setiap anggota wajib mengikrarkan janji sebagai berikut: “Saya berjanji untuk senantiasa berpegang teguh kepada AD/ART dan Peraturan Partai Keadilan Sejahtera serta setia kepada Pimpinan Partai”

(2) Setiap anggota wajib taat dan berpegang teguh kepada AD/ART dan Peraturan Partai Keadilan Sejahtera

(6) Setiap anggota wajib menjalankan tugas yang diamanatkan oleh Partai.

d) Melanggar Pedoman Partai No.01 Tahun 2015 Pasal 11 Ayat (2) huruf a, b, e, dan m.

Ayat (2) : “Pelanggaran kategori 3 (tiga) merupakan perbuatan yang melanggar keputusan syuro, tsawabit, Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai, termasuk tetapi tidak terbatas seperti:

a. Melanggar sumpah atau janji setia anggota partai;

b. Melanggar peraturan dan keputusan Partai;

e. Tanpa alasan sah tidak melaksanakan hasil musyawarah Partai, tidak mematuhi keputusan Pimpinan yang harus ditaati, tidak mematuhi kebijakan-kebijakan dan/atau sikap-sikap Partai;

m. Menyebarkan berita yang menyebabkan rusaknya ukhuwah dan persatuan jamaah.

Dalam persidangan itu Teradu memberikan jawaban, tanggapan, dan pembelaan secara tertulis dan lisan.

11. Pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 08.00 WIB, Majelis Qadha memanggil dan meminta keterangan Saudara Iskan Qolba Lubis dan Saudara Jazuli Juwaini sebagai saksi yang diajukan oleh Teradu. Kedua saksi sudah memberikan keterangannya dalam persidangan tersebut dengan baik.

12. Setelah persidangan mendengarkan saksi-saksi, Majelis Qadha mengadakan rapat dan memutuskan: (1) FH terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi Partai dengan kategori berat; (2) mengabulkan tuntutan BPDO berupa pemberhentian keanggotan FH sebagai Anggota PKS dalam semua jenjang keanggotaan Partai. Selanjutnya, hasil putusan tersebut dilaporkan kepada BPDO.

13. BPDO menindak lanjuti putusan Majelis Qadha tersebut. Namun mengingat keputusannya adalah pemberhentian dari Anggota Partai, maka yang berhak memutuskan final dan mengikat adalah Majelis Tahkim sebagaimana diatur dalam AD PKS Pasal 11 ayat (2) huruf d: “Anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai lainnya diberhentikan berdasarkan keputusan dari Majelis Tahkim.” Dan Pedoman Partai No.2 Tahun 2015 Pasal 44 ayat (4) yang berbunyi; “Putusan Majelis Tahkim bersifat final dan mengikat.” Oleh karena itu BPDO menyampaikan rekomendasi keputusan tersebut kepada Majelis Tahkim dengan nomor No.01/D/PDO/PKS1437 tertanggal 29 Januari 2016 dengan lampiran satu bundel berkas perkara.

14. Majelis Tahkim dalam AD/ART PKS yang disebut di atas adalah sebutan untuk Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam UU No.02 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Adapun pembentukan Majelis Tahkim dan keanggotaannya untuk periode kepengurusan 2015-2020 diputuskan pada rapat DPTP pada tanggal 28 Januari 2016. DPP PKS sesuai arahan DPTP melaporkan pembentukan dan susunan anggota dan pimpinan Majelis Tahkim kepada Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 1 Februari 2016.

15. Pada tanggal 11 Februari 2016, Majelis Tahkim mengadakan rapat pertama dengan agenda: (1) memeriksa hasil rekomendasi BPDO; (2) memeriksa alat bukti; (3) membuat jadwal pemanggilan Teradu FH; (4) membuat jadwal mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli.

16. Pada tanggal 15 Februari 2016 Majelis Tahkim meminta pendapat saksi ahli yakni Ustadz Hilmi Aminuddin (Ketua Majelis Syuro periode sebelumnya) di Lembang terkait kelaziman arahan seorang Ketua Majelis Syuro, baik lisan atau pun tulisan. Jika sebuah arahan bersifat lisan, apakah dapat dipahami sebagai arahan pribadi atau Pimpinan Partai.

17. Majelis Tahkim juga meminta kesaksian dari KMS di kantor DPP PKS pada tanggal 18 Februari 2016 terkait arahan KMS kepada Teradu itu bersifat pribadi atau lembaga. Dalam kesempatan yang sama, Majelis Tahkim juga meminta keterangan dari TS untuk meminta keterangan terkait arahan KMS kepada Teradu apakah bersifat pribadi ataukah lembaga dari sudut pandang AD/ART dan Peraturan Partai lainnya.

18. Pada tanggal 18 Februari 2016 Majelis Tahkim menyelenggarakan rapat yang memutuskan untuk memanggil Teradu untuk hadir dalam Sidang Majelis Tahkim tanggal 22 Februari 2016 yang dimaksudkan agar Teradu dapat melakukan klarifikasi terhadap masalah yang diadukan atau melakukan pembelaan diri atau perbaikan dan memberikan keterangan lain yang diperlukan. Karena itu setelah rapat, Majelis Tahkim mengirim surat kepada Teradu dengan No.04/D/MT-PKS/V/1437.

19. Pada Sabtu, tanggal 20 Februari 2016 pukul 21.44 WIB Teradu menyampaikan pesan melalui WA (whatsapp) kepada Ketua Majelis Tahkim Hidayat Nur Wahid (HNW) sebagai berikut: “Syaikh, saya mendengar ada undangan dari antum. Sebetulnya saya terjadwal kembali Senin sore menjelang malam, sementara undangan antum senin sore, saya berusaha dipercepat. Tapi jika boleh diundur di pekan yang sama, gak pa-pa, agar bisa mempersiapkan bahan dan lain-lain. Demikian, Jazakumulah Khairan. FH.” Pada saat itu, FH sedang melakukan kunjungan muhibah ke Azerbaijan. Terhadap pesan WA tersebut, pada Ahad 21 Februari 2016 pukul 05.19 WIB, HNW menjawab sebagai berikut; “Walaikumussalam. Akan saya sampaikan ke forum Majelis tentang kondisi dan usulan Antum ini. Wafii amanillah.”

20. Pada hari Ahad tanggal 21 Februari 2016 pukul 14.00 WIB, HNW mendapat informasi dari Mahfudz Abdurahman (Anggota DPTP PKS yang juga Anggota DPR RI FPKS) bahwa FH dan rombongaan yang melakukan muhibah ke Azerbaijan kepulangannya dipercepat sebab sudah tidak ada lagi agenda di sana, dan saat itu semua sudah tiba di Indonesia. Artinya dapat disimpulkan bahwa FH sudah ada di Jakarta dan seharusnya bisa menghadiri panggilan Majelis Tahkim keesokan harinya Senin 22 Februari 2016.

21. Pada tanggal 22 Februari 2016 sidang pertama Majelis Tahkim digelar pukul 16.00 WIB sesuai dengan keputusan rapat Majelis Tahkim sebelumnya, akan tetapi hingga Majelis Tahkim membuka sidangnya pada pukul 16.12 WIB, Teradu tidak hadir di tempat dan tidak ada kabar beritanya. Padahal menurut berita di media, Teradu dan Pimpinan DPR lainnya sedang ada di istana negara bersama Presiden RI dan pertemuan tersebut sudah selesai sebelum pukul 15.00 WIB karena pukul 15.00 WIB sudah diselenggarakan konferensi pers oleh Presiden RI dan Ketua DPR RI.

22. Meskipun Teradu tidak hadir pada sidang Majelis Tahkim pertama di atas, Majelis Tahkim tetap memutuskan untuk melanjutkan persidangan. Sidang tersebut juga memutuskan untuk memanggil kembali Teradu agar hadir pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 20.00 WIB. Selanjutnya pada hari itu juga Majelis Tahkim mengirimkan surat panggilan kepada Teradu untuk hadir dalam persidangan kedua yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2016.

23. Setelah sidang Majelis Tahkim ditutup, beberapa saat kemudian sekitar pukul 18.30 WIB datang utusan Teradu dengan membawa surat dari Teradu yang ditujukan kepada Ketua Majelis Tahkim PKS HNW yang isinya; “Saya menyampaikan permohonan maaf belum dapat menghadiri persidangan Majelis Tahkim hari ini (22-02-2016). Saya mohon agar dapat dijadwalkan ulang untuk menyiapkan bahan.”

24. Dengan penyebutan HNW sebagai Ketua Majelis Tahkim dalam surat Teradu di atas, menandakan bahwa Teradu mengakui keberadaan Majelis Tahkim PKS. Namun demikian, dalam isi suratnya Teradu masih mempertanyakan legalitas pengesahan Majelis Tahkim sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Padahal Majelis Tahkim PKS dibentuk secara sah oleh DPTP PKS berdasarkan AD PKS Pasal 15 Ayat (6) dan Pedoman Partai No.2 Tahun 2015 Pasal 35 Ayat (1) serta merujuk kepada ketentuan UU No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32 Ayat (1) s/d (5).

25. Pada tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 WIB, Teradu mengirimkan surat kembali yang isinya menyampaikan bahwa Teradu tidak mau hadir dalam persidangan kedua Majelis Tahkim yang akan dilaksanakan pada pukul 20.00 WIB di hari tersebut, dengan alasan beberapa tuntutan Teradu tidak dipenuhi oleh Majelis Tahkim. Majelis Tahkim sudah mempelajari tuntutan Teradu di antara yang terpenting adalah mempertanyakan apa yang menjadi dakwaan terhadap dirinya. Majelis Tahkim merujuk kepada pendapat Majelis Qadha sebelumnya yang menilai tuntutan ini tidak relevan dan dakwaan tersebut sudah dibacakan saat Sidang Majelis Qadha kedua pada tanggal 28 Januari 2016 dimana Teradu juga sudah hadir dalam sidang tersebut. Akhirnya Majelis Tahkim tetap menjalankan proses persidangan kedua pukul 20.00 WIB sampai selesai dengan putusan menerima seluruh rekomendasi BPDO dan rumusan keputusannya akan dibuat pada Rapat Majelis Tahkim berikutnya.

26. Pada tanggal 26 Februari 2016 DPP PKS menerima surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang pokok isinya memohon DPP PKS untuk melakukan penyesuain komposisi Mahkamah Partai (Majelis Tahkim) yang bersifat tetap. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut merupakan tanggapan atas surat pemberitahuan DPP PKS mengenai pembentukan dan penyusunan pimpinan dan anggota Majelis Tahkim yang dikirimkan pada tanggal 1 Februari 2016.

27. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut di atas tidak membatalkan keputusan DPTP PKS terkait pembentukan Majelis Tahkim beserta proses persidangan yang telah dilakukan oleh Majelis Tahkim. Oleh karena itu pada rapat DPTP tanggal 29 Februari 2016, DPTP telah memutuskan untuk menyesuaikan susunan Majelis Tahkim sebagaimana yang dimohonkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan menugaskan DPP PKS untuk segera mengirimkannya kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, pada tanggal 2 Maret 2016, DPP PKS mengirimkan surat No.B-36/K/DPP-PKS/1437 kepada Kementerian Hukum dan HAM perihal penyesuaian susunan pimpinan dan anggota Majelis Tahkim.

28. Pada rapat Majelis Tahkim Tanggal 7 Maret 2016, Majelis Tahkim memanggil kembali Teradu untuk mengikuti sidang yang ketiga kalinya sebagai kesempatan terakhir Teradu untuk melakukan pembelaan yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2016. Maka pada tanggal 8 Maret 2016, Majelis Tahkim kembali mengirimkan surat panggilan kepada Teradu untuk hadir dalam sidang Majelis Tahkim yang ketiga tersebut.

29. Pada tanggal 10 Maret 2016, Teradu mengirimkan surat yang isinya menolak kembali untuk hadir, meminta seluruh proses persidangan atas dirinya dihentikan dan bahkan mempertanyakan kembali legalitas Majelis Tahkim. Menyikapi hal tersebut, Majelis Tahkim menilai bahwa tuntutan Teradu tidak relavan dan berlebihan. Oleh karena itu Majelis Tahkim tetap melanjutkan proses persidangan atas Teradu. Maka pada tanggal 11 Maret 2016, Majelis Tahkim bersidang untuk yang ketiga kalinya tanpa dihadiri oleh Teradu. Ketidakhadiran Teradu dipandang oleh Majelis Tahkim bahwa Teradu tidak menghormati proses persidangan Majelis Tahkim dan dengan sengaja tidak menggunakan hak pembelaannya.

30. Pada sidang ketiga Majelis Tahkim tanggal 11 Maret 2016, setelah menimbang dan memperhatikan berbagai hal terkait dengan rekomendasi BPDO atas perkara Teradu dan penyikapan Teradu terhadap proses persidangan Majelis Tahkim, maka Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No.02/PUT/MT-PKS/2016 menerima rekomendasi BPDO yaitu memberhentikan Saudara FH dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera.

31. Pada tanggal 20 Maret 2016, Majelis Tahkim menyampaikan putusannya kepada DPTP PKS untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam AD/ART PKS. Selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 2016, DPTP melimpahkan kepada DPP PKS untuk menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam AD/ART PKS.

Yustinus Paat/FMB

BeritaSatu.com

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *