Jakarta– Basuki Tjahaja Purnama tampaknya masih bimbang harus menentukan pilihan untuk melaju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI tahun 2017 mendatang. Desakan dari pendukungnya yang mengumpulkan KTP, yakni Teman Ahok, supaya Basuki bisa segera menentukan calon wakil gubernur-nya apakah Djarot Saiful Hidayat yang menjadi wakilnya saat ini atau Heru Budi Hartono, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disebut-sebutnya akan mendampingi jika melaju dari jalur independen.

Desakan dari Teman Ahok tersebut disampaikan langsung kepada Basuki pada Minggu (6/3) malam di kediamannya di Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Basuki menuturkan, mereka memerlukan segera nama wakil sebab mereka juga membutuhkan waktu untuk mengisi formulir di kolom wakil gubernur.

“Mereka mengatakan tidak bisa menunggu lagi, kalau mereka mau isi dengan wakilnya karena butuh waktu untuk mengisi satu juta KTP itu,” ujar Basuki di Balai Kota, Senin (7/3).

Basuki mengatakan, ia sempat meminta Teman Ahok untuk memasukkan nama Djarot. Namum mereka justru mempertanyakan apakah Djarot berani untuk berhenti dari partainya, yakni PDI Perjuangan apabila maju dari bersama Basuki dari jalur independen. Hanya saja Basuki juga memastikan bahwa Djarot akan mendapat dukungan dari PDIP.

Pertemuan itu pun akhirnya tidak menemukan solusi atas apa yang dibahas. Teman Ahok, kata Basuki, tetap ngotot supaya Basuki untuk memasukkan nama wakilnya selain Djarot untuk didukung melaju dari jalur independen.

“Mereka tanya Bapak lebih dukung mana? Saya bilang kalau berbicara secara politik, saya ikut partai dong ibaratnya mobil lengkap calon cocok. Tapi kalau bicara semangat mereka, agar kepercayaan mereka tak runtuh pada politisi, kalau mereka bisa memenuhi isi ulang, silakan masukan nama Heru,” katanya.

Oleh karena itu, mulai Senin (7/3) ini juga, Teman Ahok kembali menggalang KTP dengan memasukkan nama Heru Budi Hartono sebagai wakil Basuki. Ia menyebutkan, dengan cara seperti itu, ia pun menyadari risiko yang diterimanya. Di mana jika KTP tidak terkumpul dan partai juga tidak mencalonkan dirinya, maka dipastikan ia tidak bisa mencalonkan lagi sebagai gubernur. Sebab, masa jabatannya sebagai gubernur akan berakhir di bulan Oktober 2017.

“Kalau kalian tetap ngotot seperti itu (minta isi nama calon wakil), saya hargai karena semangat mereka yang saya ikuti. Tapi kalau sampai Juni belum bisa mengumpulkan (KTP satu juta), Heru juga harus berhenti (dari PNS) kan Juni paling tidak, saya pun di ujung tanduk ini,” pungkasnya.

Suara Pembaruan

Deti Mega Purnamasari/PCN

Suara Pembaruan