Ilustrasi (Beritasatu.com/Danung Arifin)
Ilustrasi (Beritasatu.com/Danung Arifin)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memperberat hukuman terhadap mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron. Termasuk putusan PT DKI yang mencabut hak politik Fuad Amin selama lima tahun setelah menjalani hukuman 13 tahun penjara.

“Kami mengapresiasi putusan banding termasuk putusan mencabut hak politik (Fuad Amin),” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Selasa (9/2).

Meski demikian, Yuyuk menyatakan, pihaknya belum memutuskan mengenai upaya hukum lanjutan terhadap putusan ini. Selain belum menerima salinan resmi putusan tersebut, upaya hukum lanjutan ini masih didiskusikan Jaksa Penuntut pada KPK dengan Pimpinan KPK.

“Untuk upaya hukum selanjutnya sedang didiskusikan (antara) JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan Pimpinan,” katanya.

Diberitakan, Majelis Hakim PT DKI Jakatta menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara dan dengan Rp 1 miliar, subsidair 6 bulan penjara terhadap Fuad Amin Imron. Hukuman tersebut lebih berat dibanding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan vonis terhadap Fuad Amin dengan 8 tahun hukuman penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

“PT DKI memperberat hukuman dari pengadilan tingkat pertama. Hukuman menjadi 13 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, subsidair enam bulan penjara,” kata Humas PT DKI Jakarta, M. Hatta, saat dikonfirmasi, Selasa (9/2).

Tak hanya pidana penjara, Majelis Hakim PT DKI juga memperberat hukuman terhadap Fuad Amin berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun. Hukuman tersebut berlaku setelah Fuad Amin menjalani masa hukuman penjara.

“Dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjara,” ungkap Hatta.

Putusan terhadap Fuad Amin ini diketok Majelis Hakim PT DKI yang diketuai Elang Prakoso Winowo pada 3 Februari 2016 lalu. Dikatakan Hatta, Majelis Hakim meyakini Fuad Amin terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Fuad Amin terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang,” jelasnya.

Suara Pembaruan

Fana Suparman/FER

Suara Pembaruan