Gubernur Minta Bantuan Komisi VII Atasi Krisis Listrik dan Gas

BATAM-(BT)-Penjabat Gubernur Kepulauan Riau, Agung Mulyana menerima kunjungan kerja (Kunker) DPR RI Komisi VII beserta rombongan Kementerian terkait, Senin (21/12/2015 ) di Graha Kepri, Batam .

Tujuan kunker anggota Dewan yang berjumlah tujuh orang ini ke Kepri dalam rangka tugas pengawasan, menyerap aspirasi, dan mendorong partisipasi masyarakat, terutama dalam sektor listrik dan gas.

Ketujuh rombongan itu adalah Kardaya Warnika sebagai ketua tim dari fraksi Gerinda, Syaikhul Islami Ali dari fraksi PKB, Ridwan Andi Wittiri dari fraksi PDI-P, Toni Wardoyo dari fraksi PDI-P, Adian Yunus Napitupulu dari fraksi PDI-P, Indro Hananto dari fraksi Golkar, dan Bambang Haryadi dari fraksi Gerindra . Komisi VII DPR RI juga mengikutsertakan Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen.Migas, SKK Migas, Ditjen Planologi Kehutanan, PGN, PLN dan Pertamina.

Pertemuan tersebut langsung digunakan oleh Agung untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan listrik dan gas di Kepulauan Riau. Bahwa dengan kondisi daerah Kepulauan Riau yang banyak pulau, sangat membutuhkan listrik dan gas. Untuk itu Agung meminta Komisi VII bisa mendesak Menteri ESDM, SKK Migas, PGN, PLN bisa segera merespon beberapa permintaan Kepulauan Riau, diantaranya jumlah pasokan gas dan harga gas yang kompetitif, mengeluarkan izin hutan untuk dilintasi jaringan listrik ke Bintan , dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di pulau-pulau terluar di Kepulauan Riau.

“Daerah kami ini sudah istimewa, yakni berupa kawasan FTZ, tapi listrik dan gas nya sulit. Belum lagi untuk pemenuhan listrik di daerah-daerah terpencil,” ungkap Agung.

Agung menyampaikan beberapa cara yang sedang dilakukan Pemprov Kepri untuk mengatasi listrik adalah dengan melakukan interkoneksi jaringan listrik dari Batam ke Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) . Namun usaha ini pun terkendala karena belum keluarnya izin pemakaian hutan yang akan dilalui oleh jaringan listrik tersebut.

Menurut Andi Napitupulu dari fraksi PDIP, Izin Prinsip (IP) hutan sudah dikeluarkan sejak tahun 2014. Hanya saja tidak diikuti dengan data luas hutan yang terpakai untuk dilewati kabel listrik tersebut. Juga tidak ada inventarisasi kondisi hutan.

“Ini tugasnya PLN. Setelah ini saya minta PLN segera menyampaikan secara tertulis berapa panjang dan luas hutan yang akan terpakai untuk perlintasan kabel listrik tersebut,” tegas Andi.

Dalam pertemuan tersebut terungkap juga pengalokasian gas untuk kebutuhan gas rumah tangga sangat minim. Sampai saat ini, tahun 2015, baru lima perumahan di Batam yang dialiri gas . Sedang untuk tahun 2016, Ditjen Migas merancang 4000 sambungan bawah kota baru dengan lokasi seputaran Nagoya, Batam .

Dipilihnya kawasan Nagoya ini pun dapat tanggapan dari Gubernur Kepri. Menurut Agung kawasan itu bukan kawasan pemukiman masyarakat. Dan meminta agar pembangunan jaringan gas bawah kota bisa dialihkan ke perumahan-perumahan penduduk.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi VII, Kardaya Warnika meminta PGN untuk lebih peduli pada kebutuhan gas rakyat maupun kebutuhan listrik.

“Selain menjual ke kawasan industri, perhatikan juga kebutuhan listrik dan gas rakyat. Maka itu pak Gubernur, setiap surat yang bapak buat terkait pemenuhan listrik dan gas ini harap tembuskan juga ke kami di komisi VII,” pintanya.

Selain Batam, Agung juga minta diperhatikan Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Ketiga daerah itu padahal kawasan FTZ.

” Kami minta tolong lah kepada Komisi VII untuk membantu kami mempercepat terealisasinya pemenuhan kebutuhan listrik di Kepri ini,” pinta Agung.(HMS)

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *