Jakarta – Secara tidak langsung, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa sanksi etik untuk Ketua DPR RI, Setya Novanto atas dugaan permintaan saham dengan mencatut nama presiden dan wapres, harus lebih berat dibandingkan sanksi ketika yang bersangkutan bertemu bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dalam kasus etika bertemu Donald Trump, lanjut JK, DPR sudah mengatakan tidak pantas. Walaupun, tidak ada persoalan hukum dibaliknya.

Apalagi, ungkapnya, permintaan saham dan pencatutan nama jika terbukti, sanksi etikanya seharusnya lebih berat.

“Mana lebih berat, ini pertemuan Trump dengan pertemuan minta saham? lebih berat mana? lebih tidak pantas, maka etikanya harus menjadi pertanyaan, praktek. Itu saja sebenarnya dan bukan soal (sidang) tertutup atau terbuka,” kata JK, di kantor Wapres, Jakarta, Senin (7/12).

Tetapi, JK mengembalikan perihal sanksi untuk Setnov kepada MKD selaku pihak yang berwenang.

Seperti diketahui, akhirnya MKD memutuskan sidang yang mengagendakan meminta keterangan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) digelar secara tertutup.

Sebelumnya, Setnov sempat lolos dalam kasus pelanggaran etik sebelumnya, MKD DPR RI hanya menjatuhkan sanksi teguran terhadap Setnov dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon atas kasus pelanggaran etik bertemu Donald Trump.

Keduanya, hanya diminta lebih berhati-hati saat berlibur atau menjalankan tugas yang melekat pada jabatan masing-masing

Suara Pembaruan

Novi Setuningsih/CAH

Suara Pembaruan