Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, menilai Ketua DPR RI Setya Novanto sebaiknya tak usah mengelak lagi soal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mendapatkan jatah saham PT Freeport Indonesia.

Menurut dia, dalam rekaman suara yang diberikan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), jelas sekali suara Setya Novanto di pertemuan lobi saham dengan Pengusaha Reza Chalid dan Direksi Freeport.

“Bukti jelas, suara jelas,” kata Bowo, Kamis (19/11).

Bagi dia, kemungkinan besar Setya Novanto terlalu percaya diri dalam pembicaraan yang begitu sensitif dan menyangkut kepentingan yang sangat besar, sehingga tak mengira akan direkam.

“Dia (Setya) lupa kali, kalau presiden Freeport mantan wakil BIN,” imbuhnya.

Walau demikian, ditegaskan Bowo bahwa apapun itu, tak ada alasan bagi pimpinan lembaga negara untuk melakukan perbuatan yang tak patut. Apalagi sampai disebut mengatasnamakan presiden dan wakil presiden untuk mendapatkan saham.

“Ini sudah menghina presiden sebagai lembaga negara,” ujarnya.

Baginya, sebagai Ketua DPR, Setya bisa dianggap telah melanggar UU MD3 pasal 236 ayat 3, dimana anggota DPR dilarang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme. Baginya, di skandal terkait Setya itu, ada aroma jelas unsur kolusi yang dapat merugikan negara apabila perpanjangan kontrak karya Freeport tersebut dilakukan.

Dia juga meminta Setya Novanto segera meminta maaf kepada rakyat Indonesia, presiden serta wakil presiden atas pernyataannya itu. Andaikan semua dugaan itu terbukti, dia menilai perlu ada sanksi tegas untuk Setya.

“Pemberhentian sebagai anggota DPR,” tukasnya.

Markus Junianto Sihaloho/HA

BeritaSatu.com