Rapat Koordinasi DPD-RI Jadi Ajang Curhat Pemda dan Masyarakat

konsolidasi2BATAM -(BT)-Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah Dalam Rangka Konsolidasi DPD RI Provinsi Kepri Dengan Pemangku Kepentingan di Provinsi Kepri untuk Percepatan Pembangunan Daerah, yang digelar Kamis (19/11) di Batam menjadi ajang curhat (curahan hati).

 

Berbagai persoalan dan kendala diungkapkan kepada DPD RI, tidak hanya dari masyarakat umum, tetapi juga pemerintah daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri, Drs. Naharuddin, MTP yang hadir mewakili Gubernur sebagai narasumber, turut menyampaikan beberapa kendala yang dialami Provinsi Kepri terkait dana bantuan pusat, seperti DAU, DAK, TP dan Dekonsentrasi.

Nahar mengungkapkan, sebagai daerah yang mempunyai geografis 94% persen laut, Provinsi Kepri memiliki keunggulan potensi laut. Untuk membangunnya perlu dana besar. Salah satunya dari dana yang dikucurkan pusat seperti dana DAU, DAK, TP dan Dekonsentrasi. Hanya saja, dalam prakteknya, pencairan dana pusat tersebut seringkali terlambat karena ada nya beberapa aturan.

” Agar penggunaan dana2 pusat ini bisa digunakan tepat waktu dan efektif sebaiknya diserahkan langsung saja ke daerah . Biar daerah bisa langsung mengatur time schedule nya dengan cepat ,” pinta Nahar disela-sela paparannya sebagai narasumber pada kesempatan tersebut.

Selain itu, Nahar juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri saat ini tengah fokus dalam pembangunan potensi kelautan. Baik ikan, maupun potensi laut lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Lingga, Said Ibrahim juga menyampaikan nasib Lingga ke DPD RI. Lingga untuk tahun 2016 hanya mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.75 Miliar, jauh lebih sedikit dari Kabupaten/Kota di Kepri. Hal ini tentu saja jauh dari impian membangun Lingga lebih baik lagi.

“Untuk itu, kami Pemerintah Kabupaten Lingga telah membuat surat kepada pemerintah pusat, untuk memasukan Lingga kedalam Daerah tertinggal. Biar kami bisa mendapatkan dan bantuan pusat lebih benyak dan lebih besar lagi,” ungkap Said.

Badan Pengusahaan Batam melalui Kasubdit Perencanaan Pembangunan, Imam Bachroni turut menyampaikan beberapa kendala dalam rencana pembangunan Batam. Salah satunya tentang kebutuhan air dan listrik di Batam.

“Ketersediaan air menjadi salah satu perhatian kami. Untuk itu , kami saat ini fokus membuat cadangan air untuk 20 tahun kedepan. Sekitar tahun 2019 cadangan air Sungai Gong di Galang sudah bisa digunakan. Kami juga sedang mencoba teknologi pengolahan limbah domestik menjadi air baku,” jelasnya. Sedang untuk listrik, tambah Imam, sudah diupayakan lebih banyak menggunakan gas.

Masalah lain yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah kesiapan Pemerintah Daerah Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam menghadapi MEA, menjamurnya Indomaret dan alfamart, minta dibukanya kran impor beras, tumpang tindihnya kewenangan Pemko Batam dan BP Batam, Pelaksanaan FTZ yang membingungkan, kurangnya perhatian dan kebijakan pemerintah dalam sertifikasi pekerja Batam. Juga mengemuka serangan pekerja asing ke Kepri.

Menanggapi seluruh permasalahan yang dihadapi Provinsi Kepri, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan, DR.Suhajar Diantoro, MSi, yang juga mantan Sekda Provinsi Kepri, menghimbau pemerintah daerah harus lebih jeli dalam mencari penyelesaian setiap persoalan. Pemerintah daerah juga harus kreatif. Karena dengan kreatifitas pemerintah daerahlah setiap pembangunan di daerah bisa terwujud dengan cepat dan tepat sasaran.

Suhajar mencontohkan Kota Bandung sebagai salah satu Kota dengan pemda yang kreatif. Menurut Suhajar, Walikota bandung hanya membuat dua saja kreatifitas untuk masyarakatnya, yakni pendaftaran pengobatan secara online dan pemberitahuan harga pasar secara online.

“Dengan mendaftar berobat secara online, masyarakat Bandung tidak perlu antri dari pagi untuk mendapatkan layanan kesehatan. Begitu juga dengan penjualan hasil panen. Pemerintah melaporkan secara online harga beli setiap 3 hari. Kreatifitas-kreatifitas seperti ini perlu dibuat oleh daerah-daerah lain. Karena otonomi daerah sifatnya adalah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan membangun wilayahnya sendiri,” tegas Suhajar.

Rapat Koordinasi DPD RI ini dibuka oleh Wakil Pimpinan DPD RI GKR Hemas dan dihadiri oleh seluruh anggota DPD RI asal Provinsi Kepri, yakni Hardi S Hood, Haripinto Tanudjaya, Muhammad Nabil. Rapat koordinasi tersebut melibatkan seluruh stake holder masyarakat.(hms)

 

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *