Rapat Koordinasi Pelaksaan APBN

pat1

TANJUNGPINANG-(BT)-Pelaksana Kegiatan Diminta Tidak Takut Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana menghadiri undangan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Sudung Situmorang untuk Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBN dalam Rangka menjamin kelancaran dan akuntabilitas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (13/10/2015).

Hadir juga pada kesempatan ini kepala BPKN Kepri, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendahayaan Negara Kepulauan Riau serta para kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau yang mewakili.

Menurut Agung hal yang perlu diperhatikan oleh kepala SKPD adalah masalah komunikasi dan koordinasi. Karena sebagian besar proyek APBN yang ada di Kepri, terutama yang penyerapannya belum maksimal, diakui Agung hal tersebut tidak dikomunikasikan kepadanya sejak awal.

“Berdasarkan data yang saya dapat, bahkan ada yang masih 0 persen penyerapan APBN di Kepri. Dan hal ini dari sejak awal tidak dikomunikasikan kesaya, kalaupun dari awal dikomunikasikan tentu kita akan bisa membantu mencarikan solusinya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengarahkan agar teman-teman lebih terbuka dan transparanlah, baik kpada atasan maupun kepada teman-teman. Serta sering-seringlah konsultasi ke kantor Kejati,” ujar Agung.

Selain konsultasi ke kantor Kejati, Agung juga meminta para Pelaksana Kegiatan berkonsultasi juga ke kantor BPKP serta ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara atau ke instansi-instansi terkait lainnya.

“Kalau kita rajin berkonsultasi, tentu akan mudah dalam mncari solusi, apapun itu. Setelah berkonsultasi disitu maka bisa terukur kemampuan kita, Kalau nggak snggup ya udah jangan dikerjakan, tapi kalau snggup ya lakukan sesuai dengan peraturan yang ada,” katanya.

Agung yang juga menjabat sebagai Dirjen Kewilayahan di Kemendagri ini mengingatkan bahwa hingga akhir 2015, para pelaksana kegiatan hanya memiliki sekitar 40 hari untuk menggesa keterlambatan penyerapan anggaran. Oleh karena itu, dia kembali menginstruksikan agar bekerjalah dengan ekstra, segera buat langkah-langkah dan secara intens berkomunikasi dan komunikasi kepada pimpinan.

Sementara itu, Kajati Kepri Sudung Situmorang mengatakan bahwa dapat koordinasi ini adalah untuk menindak lanjuti instruksi presiden yang disampaikan dalam rapat pada 24 Agustus 2015 lalu. Pada kesempatan tersebut presiden mengundang seluruh Gubernur, Seluruh Kajati, seluruh kepala BPKN dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara.

“Waktu itu presiden menyampaikan soal lambatnya penyerapan anggaran. Dan setelah diteliti, ternyata para pelaksan anggaran takut ada temuan, diperiksa dan sebagainya,” kata Sudung.

Untuk itu, pada kesempatan ini Sudung menegaskan agar para pelaksana kegiatan tidak perlu takut. Dan meminta agar selalu berkomunikasi dan koordinasi atas setiap ada hal yang meragukan.

“Kalau ada yg meragukan segera komunikaikan atau diskusikan kepada kami. Ini demi kelancaran pekerjaan kita,” katanya.

Baik Gubernur, Kajati, Kepala BPKP maupun Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara inti dari arahannya agar para pelaksana kegiatan selalu berkoordinasi dan komunikasi. Karena pekerjaan yang tidak terealisasi dampaknya bagi lebih besar dibanding tindakan korupsi.(HMS)

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *