Mari Kita Cegah Tindak Pidana Korupsi

kejariBINTAN -(BT)-Dalam upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah daerah terhadap hukum serta mengurangi tindakan yang melanggar hukum. Penjabat Bupati Bintan, Doli Boniara mengatakan, perlu dilakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan iritegritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.

Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun di daerah.

Menurut Doli Boniara, dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama antar lembaga. cara cara mengubah tata kerja pemerintah banyak sekali, beberapa diantaranya, yakni pertama harus memastikan semua atasan di semua tingkat bertanggung jawab atas tindakan anak buah mereka masing masing.

Setelah itu, yang kedua, meningkatkan efektifitas pengawasan agar atasan langsung dapat mengawasi dan mengendalikan pekerjaan stafnya. Dan selanjutnya yang ketiga, mengharuskan pejabat di tingkat pimpinan untuk menjamin bahwa anak buahnya patuh pada undang undang dan peraturan mengenai pegawai negeri.
“Sedangkan peran sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan undang undang no 5 tahun 2014 tentang ASN pada pasal 12 pegawai asn berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Doli Boniara, Kamis (27/8) di Aula Kantor Bupati Bintan.

Dengan penyuluhan hukum ini, menurut Doli Boniara, dapat memberikan pengetahuan terkait aturan aturan hukum yang berlaku di dalam melaksanakan roda pembangunan. Sehingga dapat berjalan dengan tertib, efektif sesuai rambu rambunya.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang yang telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi sebagai upaya dini terjadinya tindak pidana korupsi bagi aparatur pemerintah di Kabupaten Bintan.

Oleh karena itu, Doli Boniara berpesan, para peserta kegiatan penyuluhan hukum agar dapat mengikuti dengan baik dan benar benar dapat memanfaatkan acara ini dan selanjutnya diharapkan berperan serta dalam menerapkan pengetahuan yang didapat dari mengikuti penyuluhan hukum dan penerangan hukum dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang ini dilingkunganya masing masing.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Heri Ahmad Pribadi,  mengatakan, Kejaksaan Negeri sejauh ini sudah melaksanakan beberapa bentuk usaha dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi ini, pertama kampanye kejujuran di lingkungan Sekolah se Indonesia melalui program Kantin Kejujuran, untuk membentuk generasi-generasi dengan karakter kejujuran yang tinggi.

“Kedua melalui pendampingan pada proyek-proyek yang akan dilaksanakan, pada anggaran kebutuhan utama bahan atau material pembangunan agar tidak terjadinya mark up harga. Dan yang ketiga adalah melalui proses hukum,” ujar Heri.

Heri juga menjelaskan, banyak hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya praktik korupsi ini, misalnya adanya kesempatan, sehingga muncul niat dan terjadilah perencanaan, kemudian juga melalui gaya hidup yang berlebihan, serta masih banyak penyebab lainnya.

“Untuk itu diperlukan kesadaran oleh segenap ASN, untuk mencegah terjadinya praktik tindak pidana korupsi ini,” ujar Heri.

Sebelum ditutup, turut dilaksanakan dalam kegiatan ini, penyerahan bantuan kendaraan operasional oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

Turut hadir dalam kegiatan ini,  Asisten Bupati, Staf ahli, para Kepala SKPD Kabupaten Bintan, Jajaran Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, serta para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.(HMS)

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *