Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi soal bangunan Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Jalan Catur Tunggal Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang terancam dibongkar karena tidak memiliki izin.

Basuki menyebutkan, gereja tersebut sudah berdiri selama 30 tahun dan memang tidak ada izin. Namun tidak hanya gereja, di Jakarta ini juga banyak tempat ibadah lain seperti masjid, vihara, dan klenteng yang tidak memiliki izin.

“Tapi kan itu sudah berlangsung sekian lama. Tapi yang jadi masalah ketika dia bangun,” ujar Basuki, atau yang akrab disapa Ahok, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/7).

Basuki mengatakan, terdapat pula Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yang berasal dari Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri tentang cara pendirian rumah ibadah.

Salah satu hal yang diungkapkan untuk membangun rumah ibadah adalah adanya persetujuan minimal 90 KTP dari jemaat yang tinggal di sekitar lokasi dibangunnya rumah ibadah tersebut.

Karenanya, Basuki mengatakan pihaknya pun akan coba mempertahankan keberadaan rumah ibadah tersebut mengingat keberadaannya sudah lama. Tidak hanya itu tetapi itu juga berlaku bagi rumah-rumah ibadah lain yang sudah lama digunakan.

“Ada masjid di yayasan Islam yang syarat dari Kementerian 2.500 meter tapi cuma 300 meter saya kasih tidak? Saya kasih, kenapa karena sudah belasan tahun, puluhan tahun, mereka punya. Itu harus dibedakan,” katanya.

Menurut Basuki, apabila terdapat rumah ibadah yang keberadaannya sudah 20-50 tahun, hanya gara-gara renovasi harus membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lingkungan lagi.

“Jangan sampai ada sekelompok intoleransi yang memanfaatkan ini. Makanya kalau rumah ibadah lama itu saya akan bela. Tapi kalau Anda dirikan baru nanti dulu,” pungkasnya.

Suara Pembaruan

Deti Mega Purnamasari/FEB

Suara Pembaruan