Presiden Tinjau Perusahaan & Dialog Dengan Pengusaha Shipyard

JOKOWI

TANJUNGPINANG-(BT)-Presiden RI Joko Widodo melakukan peninjauan lokasi PT Anggrek Shipyard di Kabil Batam, Minggu (21/6/15). Presiden melihat-lihat langsung produksi pemotongan plat dan bangunan kapal Pertamina di PT Anggrek Shipyard.

Sebelum melakukan peninjauan, Presiden terlebih dahulu mengenakan topi safety yang telah dipersiapkan perusahaan. Usai meninjau lokasi perusahaan, selanjutnya Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pengusaha shipyard bertempat di Lantai 2 PT Anggrek Hitam Shipyard. Gubernur Kepri Muhammad Sani dalam sambutannya menjelaskan, kalau kehadiran Presiden tentu membawa kemajuan bagi Batam. Karena hadirnya Presiden, tentu membawa harapan akan kemajuan industri di Kepri.

Saat ini ada kurang lebih 1650 PMA dengan nilai investasi kurang lebih 8 miliar US. Dengan nilai investasi sebesar itu, tentu ini adalah jawaban dari diberlakukannya FTZ atas Batam Bintan dan Karimun (BBK). Pada kesempatan tersebut Muhammad Sani juga menyampaikan 3 pokok penting yang dihadapi BBK dan Kepri umumnya.

Pertama adalah masalah sambungan pipa gas dari Natuna untuk keperluan masyarakat luas di Kepri, yang terkoneksi ke Batam. Karena sejauh ini justru kebutuhan gas Kepri malah dipasok dari Sumatera Selatan. Kedua masalah perkembangan shipyard. Dengan banyaknya perusahaan shipyard yakni 105 perusahaan, tetapi tidak diimbangi dengan kebutuhan akan produksi kapal, utamanya untuk kebutuhan dalam negeri. Dan yang ketiga masalah kunjungan bebas visa. Dimana persoalannya adalah, tidak semua pelabuhan besar yang mendapatkan fasiliatas VOA tersebut. Seperti Pelabuhan Nongsa, justru yang masuk adalah Pelabuhan Tanjung Uban Bintan, yang sejatinya tidak banyak dilalui arus wisatawan mancanegara.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan dialog antara Presiden bersama pelaku usaha shipyard yang di pimpin langsung Ketua BP Batam Mustofa Widjaya. Salah satu pelaku usaha yakni Aseng yang mempertanyakan penurunan pemesanan terkait dengan usaha shipyard yang kami kelola. Kepada Presiden agar bisa dibantu  perusahaan shipyard agar bisa terus eksis, pintanya.

Juga ada pertanyaan dari Ketua Kadin Kepri Ma’ruf Maulana. Yang meminta ada pemberlakuan FTZ yang menyeluruh,agar manfaat bisa dirasakan masyarakat luas. Atas pertanyaan tersebut, Presiden Joko Widodo menjelaskan, bahwa saat ini ekonomi global cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Usai melihat langsung perusahaan shipyard, beliau terbuka bahwa perusahaan shipyard di tanah air bisa memproduksi seluruh jenis kapal. Terlebih ini terkait dengan rencana poros maritim Indonesia yang dicanangkan. Karenanya Jokowi akan segera mengumpulkan seluruh kementrian dan lembaga negara lainnya agar kedepan bisa menggunakan produksi industri maritim nasional.

Dengan adanya kurang lebih 250 perusahaan shipyard yang ada di Indonesia dimana 105 perusahaan ada di Kota Batam. Karenanya Presiden akan komit, kedepannya seluruh kebutuhan kapal di dalam negeri untuk stop pesan keluar negeri. “Kita harus pesan di dalam negeri saja, “janjinya. Adapun masalah upah buruh, Presiden berjanji untuk tegas mengatasi masalah upah perburuhan. Karena ini menyangkut kepentingan negara atas persoalan upah buruh, jelasnya.(HMS)

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *