Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Hakim tunggal Haswandi yang mengabulkan gugatan Dirjen Pajak Hadi Poernomo telah salah menginterpretasikan Undang-Undang KPK.

Hal itu terutama mengenai putusan Haswandi yang menyebut penyidikan kasus dugaan kasus korupsi terkait keberatan pajak Bank BCA yang menjerat Hadi tidak sah lantaran diselidiki penyelidik independen yang diangkat oleh KPK dan bukan berasal dari Polri.

Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner KPK, Indriyanto Seno Adji, menyatakan Hakim tunggal Haswandi salah menginterpretasikan penyelidik serta proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK selama ini.

Menurut dia, KPK memiliki prosedur tersendiri dalam menetapkan penyelidik dan melakukan penyelidikan yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar Hakim tunggal Haswandi mengabulkan praperadilan Hadi Poernomo.

“Kita punya UU KPK, punya aturan khusus sendiri mengenai penyelidik sebagai subjeknya maupun proses penyelidikan yang berlainan dengan KUHAP. Yang dijelaskan oleh hakim adalah proses penyelidikan yang ada di KUHAP yang kita tidak tunduk atas itu. Pasal 44 (UU KPK) jelas mengatur penyelidikan lex spesialis kita beda dengan penyelidikan KUHAP. Ini disitir hakim,” kata Indriyanto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/5) malam.

Indriyanto menyatakan, hakim juga keliru dalam mengenai keabsahan penyelidik dan penyidik independen yang diangkat KPK.

Dikatakan, dengan UU KPK yang dimiliki, pihaknya dapat mengangkat penyelidik dan penyidik di luar kepolisian. Hal itu merupakan lex specialis (hukum yang bersifat khusus) UU KPK yang berbeda dengan KUHAP.

“Penyelidik dan penyidik bisa diangkat oleh pimpinan. Tidak bisa diinterpretasikan lain, itu namanya lex serta mekanisme detail itu ada di peraturan KPK. Tapi, yang dicari adalah basis legalitas pengangkatan apakah dibenarkan atau tidak ini penafsiran antarkita,” jelasnya.

Lebih jauh, Indriyanto menyatakan, KPK dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka di akhir proses penyelidikan atau saat memasuki proses penyidikan.

Aturan dalam UU KPK ini, menurut Indriyanto, yang kembali salah diinterpretasikan oleh Hakim tunggal Haswandi. Dikatakan, prosedur KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka berbeda dengan KUHAP.

“Tim Biro Hukum sudah menjelaskan bahwa regulasi yang dilakukan KPK berlainan, terkait penyelidikan dengan minimum dua alat bukti bisa menetapkan tersangka menjelang akhir penyelidikan. Agak keliru hakim seolah-olah penyelidikan KPK tunduk KUHAP. Ini yang harus kita perbaiki,” tegasnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo atas penetapan tersangka yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan korupsi terkait keberatan pajak Bank BCA tahun 1999.

Dalam putusannya, Hakim tunggal Haswandi menyatakan penyelidikan dan penyidikan kasus ini tidak sah karena tim penyelidik dan penyidik tidak berasal dari kepolisian atau kejaksaan.

Suara Pembaruan

Fana Suparman/FEB

Suara Pembaruan