Hotel Aston Tanjungpinang Berhentikan 20 Karyawannya

aston-tanjung-pinang-300x199

TANJUNGPINANG, –(bt)- Larangan pemerintah pusat agar Pegawai Negri Sipil (PNS) tidak mengelar rapat di hotel mulai berdampak buruk di Tanjungpinanng.

Akibat kebijakan tersebut, tidak sedikit hotel di Tanjungpinang harus merumahkan karyawannya karena sepinya tamu dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di hotel.

Salah satunya adalah Hotel Aston Tanjungpinang. Di hotel yang berada di kilometer 10 Tanjungpinang ini harus mengambil kebijakan pahit akibat imbas larangan menggelar rapat dan kegiatan di hotel bagi PNS oleh pemerintah pusat. Setidaknya, 20 karyawan Hotel Aston bakal diberhentikan karena menurunnya pendapatan hotel yang cukup drastis.

“Benar, kami mengambil kebijakan merumahkan sekitar 20 orang karyawan. Langkah ini terpaksa kami ambil karena hotel sepi tamu dan tidak ada lagi kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di hotel kami,” jelas Manager Hotel Aston, Andy pada kepribangkit.com, Jum’at 2 Januari 2014.

Menurutnya, pemerintah pusat kurang bijak dalam mengeluarkan aturan tentang larangan PNS rapat dan menggelar kegiatan di hotel. Kebijakan tersebut jelas mempengaruhi bisnis perhotelan yang di kota kecil seperti Tanjungpinang kontribusi kegiatan pemerintah daerah sangat besar dalam membantu hidup mati bisnis perhotelan.

“Pemasukan turun drastis akibat larangan rapat di hotel tersebut. Kami tak sanggup lagi membayar gaji karyawan. Mau tak mau langkah pengurangan karyawan harus kami lakukan,” jelas Andy.

Khusus di Tanjungpinang, jelasnya, perhotelan merupakan lapangan kerja strategis yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Kalau kebijakan pemerintah tak mendukung bisnis perhotelan maka akan meningkatkan pengangguran karena akan banyak bisnis hotel yang gulung tikar.

“Kami sebenarnya tak sampai hati kalau sampai mereka kita rumahkan. Karena mereka juga punya keluarga yang harus mereka biayai. Namun bagaimana lagi kondisi bisnis hotel yang lesu, mau tak mau kami harus mengambil kebijakan pengurangan karyawan,” katanya.

Sementara itu anggota DPRD Kepri, Rudi Chua, berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan larangan PNS menggelar rapat dan kegiatan di hotel. “Larangan tersebut jelas tidak mendukung spirit bisnis perhotelan. Malah justru kontra produktif karena menimbulkan pengangguran yang cukup besar akibat pengurangan karyawan yang dilakukan pihak hotel,” kata Rudi singkat. (R.Nst)

 

 

sumber:kepribangkit.com

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *