KPK Ingatkan Sani-Soerya , APBD Kepri Harus Pro Rakyat

01-28nov14 tpi sosialisasi ketua komisi pemberantasan korupsi 4TANJUNGPINANG (bt)- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengingatkan Gubernur Kepri H Muhammad Sani dan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo agar dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri 2015 tetap berpihak pada rakyat.

Sani-Soerya diminta tidak terjebak pada kepentingann kelompok karena bisa melahirkan prilaku korupsi.

“Seperti kita ketahui, selama ini KPK telah banyak memproses kasus dari pengadaan barang dan jasa yang lahir dari anggaran APBD. Dengan begitu perlu adanya perbaikan sistem kerja oleh Gubernur dan Wakil Gubernur begitu juga dengan Provinsi Kepri,” ungkap Abraham Samad pada kegiatan Semiloka Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan di Provinsi Kepri, di Aula Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (27/11).

Dikatakan Abraham, pihaknya bukan hanya sebatas menetapkan pejabat negara sebagai seorang tersangka ketika terbelit kasus korupsi. Akan tetapi turut membenahi sistem yang ada di dalam instansi tersebut. Dengan begitu, diharapkan Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri harus bisa memberikan contoh, menjadi tauladan bagi rakyatnya.

“Salah satu untuk bisa turut dalam pembenahan tersebut, melalui supervisi seperti ini. Kita ketahui, korupsi terjadi apabila ada kewenangan yang lebih besar. Begitu juga dalam penyusunan APBD, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan transparasinya,” ungkapnya kembali.

Masih dikatakan Abraham, untuk memperbaiki proses pelayanan publik yang ada di Provinsi Kepri ini, maka tidak perlu ada yang ditutup-tutupi.

“Kepri adalah bagian dari Indonesia. Kalau ingin Indonesia lebih baik di mata dunia maka kita perlu memperbaiki pelayanan publik,” tandas Abraham.

Dikatakannya, dalam sudut pandang KPK, tidak ada wilayah yang bebas korupsi. Lalu, penangannya tidak bisa secara konvensional. KPK, kata Abraham, menyadari apa yang telah mereka lakukan masih jauh dari harapan. Karena, lanjutnya, analogi korupsi di Indonesia, masih terstruktur dan sistematis.

“Dengan begitu, dari dasar moral individu aparat harus diperbaiki. Karena itu semua berada dalam lingkar sistem. Karena memang tekad kami adalah ingin memperbaiki sistem penyelenggara pemerintahan, bukan hanya memberantas korupsi,” ujarnya menegaskan.

Lebih lanjut Abraham mengatakan, sebaik apapun aparatur negaranya, kalau sistem yang digunakan tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan baik.

Karenanya, KPK meminta dukungan masyarakat, supaya KPK ada di setiap Provinsi di Indonesia, sehingga bisa menjangkau terjadinya praktek korupsi.

“Kalau sistemnya sudah baik, tentu semuanya akan ikut baik. Peranan sistem begitu besar, ini yang harus menjadi pegangan bagi Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri,” pungkas Abraham.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Muhammad Sani mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan pencegahan tindakan korupsi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Karena, korupsi itu sangat merugikan negara. Katanya, bebas korupsi akan mensejahterakan rakyat.

Sani mengaku, Pemprov Kepri telah melakukan upaya pemberantasan korupsi. Baik berupa menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), penataan kinerja SKPD, menerapkan pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik, membuka pelayanan perizinan satu pintu, sistem pengendalian internal pemerintah daerah sampai dengan pencanangan bebas korupsi sampai ke tingkat kabupaten/kota.

“Perlu diketahui, pencegahan korupsi itu harus kita mulai dari dalam diri sendiri. Untuk penggunaan APBD, selama 3 tahun ini Kepri mendapat opini WTP dari BPK,” ungkap HM Sani dalam sambutannya.

Sorot Perusahaan Tambang

Dalam Semiloka Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan di Provinsi Kepri, di Aula Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (27/11), Ketua KPK Abraham Samad juga menyinggung Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Kepri yang sangat banyak. Menurut dia, di Provinsi Kepri sendiri ada kekayaan alam seperti bauksit, timah, dan minyak dan gas (migas).

“Merupakan salah satu konsentrasi KPK adalah mengawal pemanfaatkan SDA untuk kesejahteraan dan kemakmuran masing-masing daerahnya. Apa yang membuat kita miris, meskipun banyak SDA-nya, akan tetapi daerah tersebut tidak sejahtera dan makmur. Tentu ada yang salah dalam hal ini,” kata Abraham.

Sejauh ini, diakui Abraham, setelah pihaknya melakukan penelusuran di lapangan, ternyata banyak pengusaha tambang yang nakal. Kekayaan alam yang ada hanya dinikmati golongan tertentu. Bahkan, banyak ditemui perusahaan tambang yang tidak membayar pajak dan royaltinya.

“Pendapatan negara berasal dari pajak sebesar 78 persen. Sehingga perlu diperbaiki sektor ini, supaya pendapatan negara terus meningkat,” ungkapnya.

Menurut Abraham, dari seluruh perusahaan tambang yang ada di Indonesia, hampir 50 persen di antaranya tidak mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dan sekitar 400 perusahaan yang sudah direkomendasikan KPK ke Kekementerian teknis untuk dicabut izin penambangannya.

“Perusahaan tambang di Kepri juga ada dalam rekomendasi tersebut. Tapi saya tidak ingat apa nama perusahaanya, namun ada di Kepri ini,” sebutnya.

Menanggapi pemberian izin tambang di kawasan hutan lindung, Abraham mengatakan itu banyak ditemukan di berbagai daerah. Terkait dugaan adanya praktek korupsi, KPK telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan yang baru. Apabila berani nakal, kata Abraham, KPK akan menindak.

“Dalam perjalanan kami, kasus seperti itu sudah banyak ditemukan. timbulnya praktek suap menyuap. Tak bisa dipungkiri, masalah seperti terjadi di Kepri. Dan kami sudah mengatonginya,” beber Abraham Samad.

Untuk menghindari pengalaman masa lalu terjadi lagi, Kepri harus melakukan sistem dengan benar, agar pengelolaan SDA bisa membawa kesejahteraan bagi daerah dan masyarakat. Dalam hal ini, menurut Abraham, Gubernur Kepri harus menunjuk Kepala Dinas Pertambangan orang yang berkompeten, artinya paham dengan masalah-masalah pertambangan.

“Jangan sampai terjadi seperti Bupati Bogor. Tidak ada yang kuat di mata KPK, meskipun dibekingi jendral bintang empat. Semuanya kita tebas,” kata Abraham memberikan peringatan. (cw72)

sumber haluankepri

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *