12 Tahun Warga Pulau Mongkol Hidup dalam Kegelapan

12 Tahun Warga Pulau Mongkol Hidup dalam Kegelapan
12 Tahun Warga Pulau Mongkol Hidup dalam Kegelapan

BATAM – Puluhan warga Pulau Mongkol dan Pemping Kecamatan Belakang Padang, Rabu (18/6/2014) berbondong-bondong menyeberang dari pulau mereka ke pelabuhan rakyat di Belakang Padang.

Menumpangi 4 boat, mereka kembali melakukan perjalanan laut menuju Pelabuhan Sekupang sekitar pukul 10.00 WIB. Untuk selanjutnya menuju kantor Pemerintah Kota Batam di Batam Centre.

Kedatangan masyarakat pulau ini, jauh-jauh ke kota hanya untuk menyuarakan hak-hak mereka mendapatkan penerangan listrik. Lebih kurang 12 tahun ini mereka tak leluasa mendapatkan hak tersebut.

Hamdan Umar, koordinator lapangan aksi itu menilai, cukup ironi warga Pulau Mongkol dan Pemping harus hidup dalam kegelapan selama beberapa tahun.

Padahal di daerah mereka, yang termasuk pulau terluar di Kepri dan berbatasan dengan negeri jiran Singapura ini, berdiri Perusahaan Gas Negara (PGN) sejak 12 tahun lalu. Gas itupula yang dialirkan ke negeri tetangga.

“PGN punya anak cabang TGI, Tranportasi Gas Indonesia dengan 2 perusahaan konsorsium, salah satunya dari Intel Petro Cina, tapi selama 12 tahun beroperasi tak sedikitpun mereka memberikan kontribusi kepada masyarakat,” kata Hamdan.

Untuk penerangan listrik sehari-hari, mereka terpaksa mengandalkan lampu petromax dan generator listrik secara bersama-sama.

Itupun masih ada beberapa rumah yang tidak teraliri penerangan. Lebih kurang ada 200 kepala keluarga yang tinggal di kedua pulau itu.

Sementara dari kejauhan, mereka melihat tak jauh dari tempat mereka, Singapura, cahaya kerlap-kerlip di langit setiap malam.

“Sejak Desember 2013 sampai Februari 2014, kami dapat menikmati listrik 24 jam dari genset. Bahan bakarnya dapat subsidi dari pemerintah Satu bulan kemudian hanya 6 jam kami dapat listrik. Dan sudah 2 bulan ini, genset itu tak berfungsi lagi,” katanya.

Dalam tuntutannya, masyarakat menuntut kejelasan kesanggupan BUMD mengelola listrik yang berada di Pulau Mongkol dan Pemping.

Mereka juga menuntut Pemko Batam agar secepatnya menyelesaikan persoalan listrik di kedua pulau itu dengan SKK Migas dan instansi terkait.

“Kami juga meminta dana solar untuk menghidupkan genset lagi mulai hari ini sampai keputusan harga gas dan penyambungan gas selesai dan menuntut kejelasan bantuan dana CSR sebesar Rp15 miliar kepada masyarakat,” ujar Hamdan.

Ditemui terpisah, Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, sejak Pemping ditetapkan sebagai landmark penyambungan pipa gas, pihaknya sudah berusaha agar masyarakat di sana dapat menikmati penerangan.

“Sudah sejak awal kami meminta di sana memang harus ada penerangan. Karena itu juga hak mereka sebagai warga negara. Kendalanya sekarang ada di administrasi dan perlu dicarikan pembahasannya lagi dengan instansi terkait,” ucap Dahlan.

 

Sumber: Laporan Wartawan Tribun Batam, Dewi Haryati

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *