Timbun Sembako Siap-siap Didenda Rp50 Miliar

Timbun Sembako Siap-siap Didenda Rp50 Miliar
Timbun Sembako Siap-siap Didenda Rp50 Miliar

BINTAN – Jelang perayaan hari-hari besar, harga sembako dan kebutuhan pokok lainnya kerap mengalami kenaikan.

Seperti pada bulan puasa dan Idul Fitri, harga barang kebutuhan pokok selalu naik. Hal ini terjadi karena barang kebutuhan pokok tersebut langka dipasaran.

Kurniawan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperendag) Kabupaten Bintan menyinyalir kelangkaan kebutuhan pokok seperti sembako yang kerap terjadi, diakibatkan masih adanya praktik penimbunan oleh pelaku usaha.

“Mereka melakukan itu supaya harga dipasaran menjadi naik. Padahal stok barang ada tapi ditahan dulu. Nanti kalau sudah langka baru dijual dengan harga naik. Jadi dapat untung lebih besar,” jelasnya, Minggu (15/6/2014).

Selain itu, Pemerintah Bintan juga selama ini tidak mengeluarkan patokan harga sembako. Sehingga harga jual sembako tergantung harga dipasaran sesuai hukum ekonomi.

Namun, lanjutnya, bukan berarti pelaku usaha bebas memainkan harga dengan cara menimbun barang agar langka dipasaran.

“Hukum ekonomi kan jika barang langka permintaan banyak harga naik. Namun bukan berarti boleh melangkakan barang dengan ditimbun,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kurniawan mengingatkan kepada pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan perdagangan.

Terlebih saat ini ada undang-undang baru yang mengatur perdagangan yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2014.

“Jadi undang-undang tersebut tepatnya pasal 107 melarang penimbunan semua kebutuhan pokok baik pangan maupun non pangan. Pelaku penimbunan diancam maksimal lima tahun penjara dan atau denda Rp50 miliar,” jelasnya.

Tak hanya itu, dalam pasal selanjutnya yaitu 108, pelaku usaha yang memberikan informasi tidak benar atau melakukan menipulasi data persediaan barang kebutuhan pokok juga merupakan perbuatan pidana dengan ancaman penjara paling lama empat tahun dan atau denda Rp10 miliar.

“Hal serupa juga berlaku untuk BBM. Kalau dulu pakai undang-undang darurat migas sekarang pakai Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang perdagangan,” jelasnya.

Dia juga berharap kepada masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan. Jika menemukan praktik penimbunan, dia meminta untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum.

 

Sumber: Laporan Wartawan Tribun Batam, Muhamad Munirul Ikhwan

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *