Hakim PN Tanjungpinang Dilaporkan ke PT,,Dituding Palsukan Data Putusan Kasus PerdataDituding Palsukan Data Putusan Kasus Perdat

17-03 jun 14 edward arfa tunjukan bukti putusan hakim pn

 

TANJUNGPINANG (bt) – Eks Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Edward Arfa, melaporkan Majelis Hakim PN Tanjunginang R Aji Suryo, Iwan Irawan dan Fathul Mujib ke Pengadilan Tinggi (PT) di Pekanbaru, Riau.
Laporan tersebut terkait dugaan memasukkan fakta dan peristiwa hukum palsu dalam pertimbangan hukum putusan majelis hakim yang dilakukan oleh hakim ketua dan hakim anggota yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2012/PN.TPI tertanggal 3 Maret 2014.

Selain ke PT, Edward yang kini berprofesi sebagai pengacara juga berencana melaporkan ketiganya ke Komisi Yudisial (KY) di Jakarta.

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (2/6), Edward mengatakan bahwa laporan didasarkan pada sidang perkara perdata dengan melakukan pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan oleh majelis hakim berdasarkan peta tanah (bukti T-5, bukti T-6) pada Jumat, 22 Nopember 2012 lalu.

Pada sidang tersebut, ditemukan fakta bahwa tanah objek sengketa berada di luar sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00872 tanggal 8 Mei 1995 dan gambar situasi Nomor 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995 seluas 3.974.330 meter persegi yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Riau (bukti T-4).

Namun berdasarkan uraian dan pertimbangan majelis hakim tersebut, kesimpulannya bahwa tanah sengketa tidak pernah diukur oleh tergugat II secara bersama-sama tergugat I dan tanah sengketa berada di luar sertifikat 872/Dompak tanggal 8 Mei 1995.

“Putusan majelis hakim ini kita anggap palsu dalam memutuskan perkara, karena pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim yang dituliskan dalam putusan itu tidak pernah turun ke lokasi. Bagaimana bisa majelis hakim ini membuat keputusan seperti itu,” ucapnya sembari membacakan isi putusan majelis hakim saat itu.

Fakta di lapangan, kata Edward, adalah ketua dan dua anggota majelis hakim yang telah ditunjuk tidak pernah melakukan sidang pemeriksaan setempat (PS).  “Artinya, putusan perkara perdata yang telah dilakukan oleh majelis hakim ini hanya sekedar copy paste dari perkara gugatan wanprestasi yang masih satu objek dengan 6 perkara lainnya,” ungkapnya.

Dalam gugatan kasus perdata dan gugatan wanprestasi ini, Edward mengatakan dirinya kuasa hukum atas nama Tjoen Boen melawan PT Terira Pratiwi Development (TPD) dan kawan-kawan.

Ia mengatakan, dari luas lahan sekitar 30 hektar milik kliennya, sebagian sudah terdaftar dan masuk dalam HGB PT TPD. Namun sebagian lahan pernah dilakukan ganti rugi oleh PT TPD. Dalam ganti rugi itu, kliennya hanya menerima setengah dari pembayaran yang disepakati semula.

“Makanya dalam kasus ini digugat secara perdata dan warprestasi yang tidak dibayarkan secara lunas. Klien saya ada bukti kuitasi pembayaran ganti rugi itu, dan pelunasan juga dijelaskan dalam kuitasi setelah surat-suratnya aslinya diserahkan ke tergugat (PT TPD,red),” jelasnya.

Sampai saat ini, kata Edward, kliennya tidak pernah menerima pelunasannya. “Anehnya lahan klien saya itu sudah terdaftar di HGB PT PTD,” katanya.

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan yang sama dari majelis hakim perkara Nomor 61, Nomor 63 dan Nomor 65/Pdt.G/2012/PN.TPI juga dinilai sebagai putusan fakta pembohongan.

“Karena ketua/mejelis hakim perkara-perkara tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan setempat atas objek tanah sengketa pada Jumat 22 November 2013,” lanjut pria yang mengaku sudah 30 tahun lebih pernah menjabat majelis hakim termasuk ketua PN Tanjungpinang di era 1998-2001 ini.

Dengan demikian, Edward menyatakan, ketiga hakim tersebut diduga telah melakukan perbuatan memalsukan Fakta dan Peristiwa Hukum Palsu Dalam Pertimbangan Hukum Putusan.

Sementara pada perkara Nomor 59, Nomor 60 dan Nomor 62, lanjut Edward, pemeriksaan setempat yang dilakukan Hakim Ketua Jarihat Simarmata hanya dalam kondisi dan situasi berdiri di kawasan tepi jalan raya aspal sambil melihat peta sertifikat HGB nomor 00872 dan gambar situasi (bukti tergugat konpensi T.5, T.6 dan T.4).

“Hakim ketua majelis tidak melakukan pemeriksaan setempat atas keberadaan sesungguhnya dari tanah objek sengketa sesuai dengan batas-batas dan surat keterangan tanah (SKT) yang menjadi hak penguasaan penggugat sejak 1994. Pemeriksaan setempat Pak Jarihat itu bisa dikatakan hanya kunjungan wisata, bukan pemeriksaan setempat,” ucapnya.

Menyikapi itu, majelis hakim yang menangani salah satu perkara perdata tersebut, Jarihat Simarmata, mengaku telah membuat keputusan yang benar di dalam pokok perkara yang sebenarnya.

“Apa yang kita lakukan saat itu dinilai sudah pada kondisi yang sebenarnya. Dimana perkara perdata itu awalnya satu objek, kemudian dipisah menjadi tujuh. Makanya, dalam putusan majelis hakim hampir sama semua. Bahkan hakim yang menangani setiap PS bisa diwakili oleh wakilnya untuk melakukan peninjauan lokasi untuk akhirnya membuat keputusan,” kata Jarihat.

Kendati demikian, lanjut Jarihat, jika pihak kuasa hukum tergugat tidak terima dengan putusan majelis hakim tersebut, merupakan suatu hak kuasa hukum untuk melaporkannya ke PT dan KY.

“Pada pokoknya, apa yang kita lakukan dalam mengambil keputusan perkara pedata tersebut sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun jika pihak kuasa hukum penggugat (Edward Arfa) ingin melaporkan ke PT atau ke KY, silahkan saja. Karena itu hak yang bersangkutan,” ucap Jarihat diamini R Aji Suryo. (HK,nel)

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *