Yuni Disidang di Pengadilan Tipikor,Kasus Korupsi Alkes Anambas

17-03 jun 14 yuni widiyanti saat sidang dugaan kasus alkes anambas

TANJUNGPINANG (bt) – Perkara dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Yuni Widiyanti, rekanan proyek pengadaan alkes Anambas 2009 mulai disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Senin (2/6).
Sidang perkara Nomor 11.Pid Sus/TPK/2014.PN TPI tersebut dipimpin oleh Majelis Hakim Jarihat Simarmatha SH MH, didampingi Iwan Irawan SH, serta M Fathan Riyadhi SH selaku Hakim Ad-hoc Tipikor PN Tanjungpinang dengan  agenda mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erwin Iskandar SH.

Dalam sidang tersebut, Yuni didampingi oleh dua Penasehat Hukumnya (PH), Agus Susanto SH dan M Fasial SH.

Dalam dakwaan JPU, Yuni dinyatakan secara bersama-sama dengan saksi dr Tajri, mantan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan M Sofyan SKM selaku Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan serangkaian kegiatan proyek pengadaan alkes Anambas 2009 dengan pagu dana sebesar Rp3,2 miliar APBD Kabupaten Anambas.

Yuni, Direktur CV Intan Diagnostika, bersama Sofyan dan dr Tajri yang menjabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membayarkan dana 100 persen untuk 10 item sarana alat kesehatan kepada kontraktor pemenang proyek, perusahaan Yuni.

Padahal, barang yang disediakan pihak kontraktor dinilai tidak sesuai dengan spek sebagaimana awal perjanjian kontrak. Kedua terdakwa yang memiliki kewenangan, seharusnya membatalkan kontrak dan memberikan denda kepada kontraktor, namun hal itu tidak dilakukan.

“Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Keppres No 80 tahun 2003 dan Perpres No 54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata JPU.

Erwin menyebutkan, perbuatan Yuni dinilai telah melanggar pasal 2 junto pasal 3 junto pasal 9 junto pasal 15 junto pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 KUHP.

Yuni melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan (eksepsi,red), sehingga sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan sejumlah saksi pada Kamis (5/6) mendatang. ( HK ,nel)

 

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *