Kualitas Aspal Jalan di Kepri Disorot

DSCN1042

 

TANJUNGPINANG – (bt)-Kualitas proyek pengaspalan di sejumlah ruas jalan nasional maupun jalan provinsi di Kepri disorot masyarakat. Lebih dari 100 kilometer jalanan aspal di Kepri mengalami kerusakan termasuk yang baru dibangun maupun yang sedang dikerjakan.
Kerusakan jalan, menurut Juru Bicara dan Pengawas KEpri Corruption Watch (KCW) Kepri Laode Kamarudin, disebabkan oleh adanya dugaan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) baik dari pelaksanaan lelang hingga pelaksanaan teknis dan prosedur kerja yang tidak mengacu pada standar yang diterapkan Binamarga seperti ASTHO, ASTM, MPBJ dan standar nasional lainnya.

“Mulai dari pelaksanaan pelelangan, sudah terindikasi KKN, hingga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat antara perusahaan penyedia jasa. Perusahaan Pemenang Lelang kerap memonopoli calon pemenang yang ditentukan Pejabat PA maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” ujar Laode pada wartawan, Rabu (20/5).

Indikasi KKN dalam pelelangan pekerjaan dan pelaksanaan pembangunan jalan tersebut, lanjut Laode, juga terlihat semakin nyata antara kontraktor pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, (PPTK) dengan Konsultan Pengawas Pekerjaan.

Berdasarkan data KCW dalam pelelangan LPSE, sistem monopoli dengan memenangkan satu kontraktor sampai saat ini masih kerap terjadi. Akibat minimnya peralatan dan tidak adanya sertifikasi kalibrasi AMP dan peralatan lainnya, membuat pekerjaan pengaspalan dan pembangunan jalan di Kepri terkesan asal-asalan.

“Seharusnya, untuk mendapatkan hasil yang optimal pada proyek jalan yang menggunakan aspal hotmix (Hot Mixing Plant), dinas terkait harus melakukan dan menerapkan sertifikasi kalibrasi terhadap AMP (Asphalt Mixing Plant), termasuk peralatan pendukung lain serta standar penyimpanan material agregat terutama untuk AMP dengan sistem kerja kontinyu yang tidak memiliki HOT BIN,” ungkap Laode.

Selain itu, kata dia, sebuah AMP proyek, juga harus tersedia laboratorium dan tenaga laborat untuk mengontrol kualitas produksi aspal hotmix yang diaduk di dalam AMP, sehingga menghasilkan aspal yang memiliki stability, fleksibility, durability, absorsi agregat serta gradasi agregat yang sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan.

Berkaitan dengan proses pekerjaan jalan dan jembatan, khususnya di bidang overlay dan perbaikan geometrik berupa peninggian badan jalan yang saat ini sedang dilakukan di beberapa titik di kota Tanjungpinang, KCW memantau, tidak dilakukan sesuai dengan spesifikasi serta mekanisme kontrak.

Menurutnya, berdasarkan referensi yang telah dikumpulkan, terdapat beberapa kejanggalan dalam prosesdur pelaksanan pekerjaan proyek jalan seperti tidak ratanya lapisan resap perekat aspal (Tack Coat), kurang mulusnya lapisan permukaan aspal jalan (Surface), hingga cenderung ber-Void yang diakibatkan kontrol ketebalan aspal saat finisher penghamparan aspal yang terkesan asal jadi dan tidak berdasarkan standard yang ditentukan. Hal ini menyebabkan proses leveling existing badan jalan yang menjadi bergelombang dan keriting.

“Parahnya, pejabat pengawas pekerjaan serta konsultan dan PPTK, seakan tutup mata dengan pekerjaan kontraktor ini. Hingga ketika jalan sudah selesai dikerjakan terdapat banyak gelombang pada permukaan, baik arah melintang maupun memanjang yang mengakibatakan, terjadinya genangan air pada permukaan yang mengakibatakan keretakan dan jalan menjadi berlobang,” paparnya.

Dikatakannya, kerusakan yang terjadi meliputi kerusakan lapisan aus (permukaan) berupa, keratakan aspal, bergelombang, berlubang hingga kerusakan mencapai lapisan Base Jalan serta penurunan badan jalan, kendati belum mencapai lima tahun.

“Akibatnya, dari dugaan permainan KKN ini, belum sampai lima tahun, sejumlah ruas jalan yang sudah dikerjakan sudah hancur. Bahkan akibat manipulasi standar dan bestek antara kontraktor dan pejabat, ruas jalan yang rusak di Tanjungpinang bisa membunuh sejumlah warga pengendara motor dan mobil yang terjerembab ke dalam lubang menganga, ditengah jalan,” ucapnya.

Secara awam, lanjutnya, masyarakat jelas tidak mengetahui hal ini, dan masyarakat hanya mengetahui “Yang penting aspal nya hitam”. Sebaliknya, akibat kolusi dan melegalkan permainan pengurangan volume (Saving Coad) baik bahan dan ketebalan lapisan dasar dan lapisan aspal atas permukaan antara pejabat dan kontraktor serta konsultan pengawas berpengaruh pada kualitas serta mutu dan ketahanan dari sebuah proyek jalan.

“Atas permainan dan KKN yang terjadi ini, KCW akan melaporkan beberapa proyek pembangunan jalan di Kota Tanjungpinang dan Bintan yang terindikasi, dikorupsi dan tidak dikerjakan sesuai standar yang sudah ditentukan kepada penegak hukum. Dengan harapan, pembangunan jalan di Kepri yang dilakukan kontraktor tidak asal-asalan,” ucapnya. (nel)

Jalan Hanjoyo Putro

Seperti terlihat di Jalan Hanjoyo Putro, Kilometer 9, Tanjungpinang. Sejak dua tahun terakhir warga sekitar harus melalui jalan berlubang dan digenangi air hujan. Padahal, lokasi jalan yang rusak parah tersebut dekat dengan rumah Wakil Bupati Bintan Khazalik.

Bahkan, menurut warga, bila hujan jalan tersebut kerap memakan korban. Hampir seluruh bagian jalan tergenang oleh air lantaran tidak ada drainase.
“Sudah tak terhitung orang jatuh kalau hujan,” ujar Ali, seorang warga, Selasa (20/5).

Rahmat warga setempat juga menyampaikan hal yang sama. Penyebab rusaknya jalan karena mobil proyek dan kendaraan berat yang kerap melintasi jalan itu. Menurutnya, selama ini masyarakat bergotong royong memperbaiki jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungpinang Robert Pasaribu ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya perbaikan jalan tersebut akan dikerjakan oleh Dinas PU Provinsi Kepri. Sebab status jalan itu akan ditingkatkan menjadi jalan provinsi.

Namun kata dia, berdasarkan informasi terkini dari Dinas PU Provinsi, perbaikan jalan itu tidak jadi dilakukan. Alokasi anggaran untuk perbaikan jalan dialokasikan untuk pekerjaan lain.

“Ini yang kita kesalkan. Kita tidak minta kemarin untuk dibantu, tapi mereka yang katanya akan mengerjakan. Tapi nyatanya malah tidak jadi,” keluh Robert.

Padahal kata Robert, jika dari awal Pemerintah Provinsi tidak mau untuk melakukan perbaikan jalan tersebut. Pemerintah Kota Tanjungpinang siap untuk mengerjakannya. Pasalnya, dari awal Pemerintah Kota sudah mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan tersebut.

“Tapi, karena dari awal pihak Pemprov yang akan memperbaiki. Sehingga alokasi dana untuk pembangunan jalan itu kita alihkan ke pembangunan lain,” jelasnya.

Namun, Robert mengatakan, pihaknya akan menganggarkan kembali untuk perbaikanan jalan itu pada APBD-P mendatang.

Saat hendak dikonfirmasi terkait masalah ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kepulauan Riau Heru Sukmoro, dihubungi melalui sambungan telepon tidak merespon. Begitu halnya dengan sms yang dilayangkan, sampai berita ini diturunkan tidak juga menjawab. (HK .nel/cw77)

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *