Korupsi Perjalanan Dinas PNS

pedoman-pelaksanaan-perjalanan-dinas-2013

 

TANJUNGPINANG (BT) Akhir2 ini marak pemberitaan terkait anggaran perjalanan dinas pns yang selalu naik namun tidak berbanding lurus terhadap mutu pelayanan kpd masyarakat n kinerja kantor bersangkutan..

sebagaimana kita ketahui bahwa para pns selain mendapat gaji dan tunjangan setiap bulannya, untuk mereka dianggarkan pula biaya untuk perjalanan dinas..yang tentu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja dan sasaran yang mau dicapai instansi terkait.

Selain mengatur standar biaya operasional secara umum , juga secara detil menetapkan standar biaya perjalanan dinas untuk pns dan pejabat negara dengan variabel tujuan, jangka waktu, golongan pns/pejabat negara tsb, dsb..

Anggaran perjalanan dinas ini berbeda jumlahnya di setiap instansi..perbedaan ini didasarkan kepada jumlah pegawai dan tupoksi kantor tersebut,makin banyak jumlah pegawai dan sering melakukan dinas luar,maka biasanya anggaran perjalanan dinas ini makin besar jumlah nominalnya.

Setiap pns/pejabat negara yang akan melakukan perjalanan dinas, mereka wajib dibekali dengan surat tugas dan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) yang di dalamnya menjelaskan tentang tujuan perjalanan dinas, waktu/jumlah hari, nama, nip dan pangkat/golongan, jabatan, dan tingkat biaya yang dibayarkan kepada pegawai tersebut,dan  SPPD serta surat tugas ini ditandatangani oleh kepala instansi tempat dia bekerja..nah..dari sinilah uang perjalanan dinas yang diperoleh oleh pns/para pejabat ini lebih dikenal dengan istilah SPPD..

Uang SPPD ini dapat diberikan sebelum PNS dan pejabat negara tsb melakukan perjalanan dinas ataupun setelahnya..tergantung keberadaan uang kas di bendahara pengeluarandan di dalam SPPD ini ada beberapa komponen pembayaran uang harian dan  uang makan ,biaya transport juga ditampung dalam SPPD ini,bisa berupa penggantian biaya tiket kendaraan umum n penggantian bensin kalo dia bawa kendaraan dinas..

namun sayangnya,dari SPPD inilah banyak dikorupsi dengan terjadi mark up/penggelembungan anggaran dengan modus menambah jumlah hari,mark up uang bensin,tiket kendaraan umum n hotel fiktif n mark up tarif..bahkan sering juga perjalanan dinas fiktif..alias pns/pejabat ybs sebetulnya bepergian entah kemana yang jelas tidak ada kegiatan terkait pekerjaan n sppd ini dipakai untuk formalitas aja biar gak usah ijin..nah..tanda bukti kunjungan ke tempat tujuan biasanya diperoleh dengan kongkalikong dengan perjabat berwenang di tempat tujuan..astagfirullohalladzimm..akhirnya muncullah istilah “dinas liar”

Atas perilaku perilaku  tidak terpuji inilah yang akhirnya mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Anggaran dari uang rakyat yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk pelayanan publik malah habis tidak karu2an karena oknum pns/pejabat negara yang seenak udelnya main2 anggaran perjalanan dinas ini..nah tentu pimpinan satuan kerja/satker/kantor juga harusnya ukut bertanggungjawab atas jebolnya anggaran perjalanan dinas ini kalau kalau ternyata ada manipulasi..karena SPPD bisa muncul karena persetujuan pimpinan kantor tersebut.

Pimpinan satker/kantor/instansi pemerintah yang bijaksana tentu akan membuat plan yang jelas tentang sasarn kinerja dan mengalokasikan anggaran perjalanan dinas dengan tepat sasaran, efisien, dan bener bener murni untuk meningkatkan kualitas/kinerja.(rony ,cakmat)

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *