KPK Tegur Gubernur Kepri

01-07 maret 14 kpk tegur gubernur_330_228

Terkait Pertambangan Bauksit di Tengah Kota

TANJUNGPINANG(BT ) – Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi, Zulkarnain memberi peringatan kepada Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani dan Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul karena membiarkan aktivitas penambangan tanpa izin di Kota Tanjungpinang.

 

Teguran itu disampaikannya saat meninjau lokasi bekas penambangan di KM 12, di depan Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Kamis (6/3).

 

“Penindakan terhadap pertambangan bauksit yang tidak memiliki izin harus dilakukan. Jangan kalah dengan pengusaha. Selain itu harus melibatkan intansi penegakan hukum lainnya sehingga tidak merugikan baik daerah dan juga negara,” tegasnya.

Zulkarnain mengatakan, bagi perusahaan yang meliki izin tapi melakukan aktivitas penambangan secara serampangan dan bukan pada lokasi yang telah ditetapkan harus dicabut izinnya.

“Bagimana bisa izin pertambangan bukan di lokasi yang telah ditetapkan, malah melakukan penambangan di daerah lainnya. Ini merupakan kesalahan besar dan dapat merugikan negara dan merusak lingkungan bahkan di Tanjungpinang penambangan ada di tengah kota seperti ini,” kata Zulkarnain sambil menggeleng-gelengkan kepala.

“Ini hanya perlu tidakan tegas dari aparat penegak hukum. Proses yang memang menyalahi aturan, pemerintah juga harusnya tidak diam. Laporkan kepada yang berwenang, bila ada kesalahan oleh pihak penambang yang memiliki izin tersebut. Bila perlu izinnya dicabut. Kewenangan pencabutan ada di tangan pemerintah daerah,” tegasnya lagi.

Pada kesempatan itu, Zulkarnain juga menanyakan perihal lahan hutan lindung yang dimiliki oleh masyarakat, juga perusahaan penambang serta oleh pemerintah.

“Apakah pihak pemerintahan daerah telah melaporkan terkait hutan lindung yang diklaim oleh penambang, masyarakat dan pihak lainnya ke pusat? Terutama ke Kementerian Kehutanan, bila ada seperti ini laporkan saja sehingga akan jelas apa aturannya,” katanya.

Menanggapi itu, Kepala Bidang Pertambangan Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KP2KE) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat yang mendampingi Syahrul mengatakan, sebenarnya pihaknya telah menegur perusahaan tersebut (penambang di KM 12) dan telah melayangkan tiga kali teguran bahkan menghentikan aktivitasnya.

“Tetapi perusahaan ini tetap membandel terus melakukan penambangan, memang kawasan ini tidak memiliki izin untuk pertambangan. Kawasan ini dalam tata ruang merupakan untuk perumahan dan pemukiman,” kata Zulhidayat.

Sementara itu, Staf Dirjen Minerba Kementeriaan ESDM, Paul Lubis di lokasi yang sama menegaskan, apabila ada kandungan mineral dan lainnya di suatu lokasi dan dilakukan penambangan dengan kedok melakukan cut And fill (pemotongan lahan), maka itu tidak dibenarkan karena menyalahi aturan hukum.

“Banyak cara dilakukan oleh pihak penambang dengan alasan pemangkasan bukit dan akan dibangun perumahan atau sarana lainnya. Tetapi kenyataannya mereka (penambang) sebenarnya melakukan penambangan kandungan yang ada di lokasi tersebut. Ini merupakan pelanggaran hukum dan harus ditindak tegas. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus tegas, bila perlu proses secara hukum,” katanya kepada Gubernur Kepri.

Kata Paul Lubis, minimal perusahaan tersebut apabila tidak memiliki izin sekurang-kurangnya harus memiliki Izin Usaha Pertambngan (IUP) pengangkutan dan penjualan.

Sebelumnya, KPK menggelar rapat koordinasi supermasi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Kantor Gubernur Kepri yang lama di Jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang. Pertemuan itu dihadiri diikuti Gubernur Kepri HM Sani, Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, Ketua DPRD Provinsi Kepri Nur Syafriadi serta tujuh kepala daerah se-Kepri. Sedangkan dari jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), tampak petinggi TNI. Perwakilan Polda Kepri tidak tampak. Dari pusat, selain tim KPK, juga dihadiri perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan serta dari Dirjen Pajak.

Laporkan Gratifikasi

Selain meninjau lokasi penambangan bauksit di Kota Tanjungpinang, KPK bersama rombongan Gubernur juga meninjau ke lokasi pembangunan smelter bauksit PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), di Kalang Batang, Kecamatan Gunungkijang, Bintan. Di sini, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain mengingatkan para pengusaha untuk melapor ke KPK jika  ada dimintai ‘setoran’ oleh penyelenggara negara terkait penerbitan perizinan.

“Apabila dalam pengurusan perizinan dipersulit oleh penyelenggara negara, pegawai negeri sipil dan harus mengeluarkan sejumlah uang, gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada KPK,” katanya

Setelah mendapat laporan itu, kata dia, maka KPK akan meminta klarifikasi kepada pihak yang diduga sebagai penerima gratifikasi.

“Kalian sudah menerima kan surat tersebut, karena kita mengirimkan melalui asosiasi pengusaha, bahwa dalam mengurus izin tidak boleh memberikan gratifikasi. Namun kalau memang untuk mendapatkan izin harus seperti itu, laporkan ke KPK,” katanya.

Kepada setiap pengusaha pertambangan, Zulkarnain pun mengingatkan, terkait pesan dari Kementerian Lingkungan Hidup agar mengacu pada prinsip clear, clean dan green. Bahwa seluruh pengurusan izin dipenuhi, produksi secara bersih, artinya tidak menyalahi perundang-perundangan dalam pembuangan limbah, hemat energi. Dan tetap melestarikan lingkungan.

“Diharapkan smart, biaya operasional sedikit, menghasilkan produksi yang bagus,” ujarnya.

Menanggapi itu, Direktur PT BAI, Santoni mengatakan, selama ini pihaknya tidak mengalami kendala dalam pengurusan perizinan. Berkaitan dengan lingkungan, perusahaan yang sudah mengeluarkan Rp100 miliar untuk pembangunan tahap awal saat ini, dan ditargetkan sampai beroperasi nilai investasinya 500 miliar US Dolar atau sekitar Rp50 triliun ini, sangat peduli dan menjaga kualitas lingkungan.

“Rekanan perusahaan kami namanya Nansang, dari Cina, memiliki cabang di Australia maupun Amerika, sangat menjaga kelestarian lingkungan. Kami sangat menjaga lingkungan, begitu juga dengan tenaga kerja, kita memiliki pusat training sendiri. Bulan Mei akan merekrut 500 tenaga kerja untuk ditraining ke Cina,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri HM Sani mengatakan, dalam hal perizinan yang sebagiannya mesti diurus ke pemerintah pusat, ia akan mengusulkan agar nantinya bisa dilimpahkan ke provinsi atau daerah. Hal itu guna mempermudah investor masuk ke Kepri.

“Kita sudah memberlakukan perizinan terpadu satu atap, namun masih ada keluhan investor, mengenai sebagian perizinan yang harus diurus ke pusat. Ke depannya mestinya cukup di provinsi saja,” kata Sani.

Sani juga meminta agar PT BAI dapat menyelesaikan pembangunannya dan segera berproduksi dan melaksanakan ekspor. Supaya segera menyerap tenaga kerja yang banyak, yaitu berkisar 20 ribu tenaga kerja.

“Kita berharap PT BAI ini segera beroperasi, agar dapat menjalankan ekspor aluminium. Juga menyerap tenaga kerja yang banyak, berkisar 20 ribu tenaga kerja,” harap Sani.

Diminta ke Karimun

Terpisah, kedatangan tim KPK ke Pulau Bintan ternyata juga disambut antusias oleh sejumlah kalangan di Kabupaten Karimun. Mereka berharap, KPK juga bisa turun ke Karimun untuk mengecek kondisi pertambangan di daerah ini.

H Rasyid, seorang tokoh masyarakat di Kundur, Karimun mengatakan, kedatangan KPK ke Karimun sangat diharapkan agar persoalan pertambangan yang selama ini dinilai banyak melanggar aturan bisa tuntas.

“Contohnya saja, ada salah satu perusahaan tambang bauksit di Kundur sampai sekarang dana dari Community Devlopment (CD) tak kunjung kelihatan alias tidak disalurkan kepada masyarakat. Sedangkan pemerintah daerah sendiri sampai saat ini tutup mata,” kata Rasyid, Kamis (6/3).

Dia menilai, seharusnya sebelum keluar IUP, maka perusahaan terlebih dahulu menyetor kepada pemerintah daerah sebesar miliaran rupiah, baru setelahnya bisa melakukan ekspor. Tapi sekarang yang terjadi adalah belum ada setoran lalu sudah diperbolehkan ekspor.

“Sekarang yang jadi pertanyaan kenapa aparat tidak mengejar ini dan pemerintah pun cuek saja. Makanya persoalan tambang di sini sebenarnya lebih besar dibandingkan Tanjungpinang. Kami menunggu kedatangan KPK ke Kabupaten Karimun,” ucap mantan anggota DPDR Provinsi Riau ini. (sut/rof/gan)

sumber :haluankepri
Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *