Pemprov Kepri Antisipasi Keamanan Jelang Pemilu

Wagub Kepri Dr.Soerya Respationo,SH MH bersama Ka.Kesbanglinmaspol Kepri Syafri Salisman membuka rakerda penyusunan rencana aksi penanganan gangguan keamanan dalam negeri yang disejalankan dengan dialog pemuda lintas agama Prv.Kepri
Wagub Kepri Dr.Soerya Respationo,SH MH bersama Ka.Kesbanglinmaspol Kepri Syafri Salisman membuka rakerda penyusunan rencana aksi penanganan gangguan keamanan dalam negeri yang disejalankan dengan dialog pemuda lintas agama Prv.Kepri

 

TANJUNGPINANG-(BT)-Situasi keamanan dan ketertiban menjelang pemilu 2014 dan kondusifitas mendatang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Kepri. Wakil Gubernur Kepri Dr.Soerya Respationo,SH MH mengatakan Pemprov Kepri bersama-sama TNI Polri serius mengamankan situasi keamanan tersebut.

 

Hal ini terbukti dengan penghargaan kementerian Polhukkam Kepri yang memberi Kepri peringkat pertama dalam melaporkan rencana aksi pencegahan situasi keamanan. “Sudah menjadi komitmen Pemprov Kepri untuk tetap menjaga dan memelihara keamanan di Kepri ini,” kata Soerya saat membuka rakerda penyusunan rencana aksi daerah tim terpadi penangangan gangguan keamanan dalam negeri tahun 2014 yang disejalankan dengan dialog pemuda lintas agama dan Rakeda Kominda di Hotel Harmoni One, Senin (16/12/2013).

Kepri sebagai salah satu miniaturnya Indonesia sebenarnya bukan tanpa masalah. Intensitas konflik sosial dan disintegrasi sebagai konsekuensi plurarisme juga dirasakan di Kepri ini. Untuk mengkoreksinya, Pemprov Kepri mencoba merubah paradigma bahwa perbedaan itu sebenarnya adalah sumber kekuatan.

“Cara pandang yang menafsirkan pluraritas tersebut sebagai kekuatan destruktif bagi masyarakat harus dirubah. Justru, dengan perbedaan ini, akselarasi pembangunan semakin tinggi,” kata Soerya.

Tak hanya itu, peran pemuka agama sebagai ujung tombak perekat kerukunan umat beragam juga diaktifkan. “Dialog antar agama adalah satu bentuk aktifitas yang menyerap ide keterbukaan. Karena, lewat dialog, segala pemikiran yang tertutup dapat terang benderang terbuka,” ulasnya.

Sementara itu, Dirjen Kesbangpol Kemendagri Drs.AchmadTanribali Lamo mengatakan bahwa pemerintah Pusat membutuhkan kerjasama Pemerintah daerah dalam mengelola keamanan. Apalagi, dalam pemilu mendatang potensi konflik dan potensi kerukunan umat beragama semakin tinggi. “Pemda berada di garis terdepan dalam upaya meredam potensi konflik di masyarakat,” kata Tanribali.

Untuk itu, ia meminta agar setiap pemda membangun sistem peringatan dini potensi konflik. Sistem tersebut nantinya diharapkan dapat memetakan keadaan konflik dan penanganan yang bertanggungjawab dari setiap daerah yang berpotensi konflik.

“Dan yang paling penting adalah bagaimana mengidentifikasikan potensi dan dan memberikan solusi penyelesaian agar gangguan keamanan tidak terjadi. Jika berhasil maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat,” urainya.

Sebelumnya, Karo Ops Polda Kepri Kombes.M Aris Purnomo mengatakan bahwa sepanjang tahun ini konflik yang terjadi di Kepri sebanyak 57 potensi . Adapun sebaran terbanyak ditangani polresta Barelang dengan 20 potensi kasus. Selanjutnya, Karimun dengan 15 potensi kasus dan Tanjungpinang dengan 12 potensi kasus.

“Polda Kepri terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan penelitan dan memberikan skala prioritas penanganan potensi konflik tersebut,” urainya.

Dengan prosedur tersebut, beberapa masalah yang terjadi dapat diminimalisir dan diredam dengan baik. (humas)

nbb

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *