Muhammad Sani PIMPIN BKS PROVINSI KEPULAUAN

Direktur Jendral Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri Saud Situmorang memukul gong tanda dibukanya rapat tahunan BKS bersama Gubernur Kepri DRS.H.Muhammad Sani
Direktur Jendral Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri Saud Situmorang memukul gong tanda dibukanya rapat tahunan BKS bersama Gubernur Kepri DRS.H.Muhammad Sani

TANJUNGPINANG -(BT )- Gubernur Kepulauan Riau Drs.H.Muhammad Sani secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan masa bakti 2013-2018. Muhammad Sani menggantikan Brigjen (Purn) Karel Albert Ralahalu mantan Gubernur Maluku dalam rapat tahunan BKS di Batam, Kamis (24/10/2013). Usai pemilihan, Muhammad Sani memprioritaskan dua program penting yang akan dikerjakan BKS dalam masa jabatannya. “Pertama kami akan mendesak revisi UU 32 Tahun 2004 tentang pemerindahan daerah,” kata Sani.

Dalam revisi tersebut, BKS memprioritaskan kepada perbaikan alokasi anggaran terhadap provinsi-provinsi kepulauan. Sebab, selama ini pembagian alokasi anggaran pembangunan dinilai tidak adil antara provinsi daratan dan lautan terutama dalam pembagian Dana Alokasi Umum.“Jadi ini tidak soal nilai. Tapi soal keberpihakan pusat terhadap provinsi yang memiliki karakter kelautan,” kata Muhammad Sani.

Selama ini DAU hanya memperhitungkan jarak di darat, tidak pada laut. Padahal biaya transporasi laut lebih besar dan sulit dibanding darat. Selain itu, ia berharap pemerintah juga memperhitungkan jumlah pulau dalam penetapan DAU.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Saud Situmorang mengatakan daerah perairan harus diperhitungkan sebagai variabel perhitungan alokasi anggaran. Saud mengakui perhitungan anggaran selama ini belum adil kepada daerah kepulauan, sehingga perlu revisi UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.“Saya kira wajar daerah perairan diperhitungkan dalam alokasi DAU,” kata Saud.

Bila pemerintah memasukan wilayah perairan dalam variabel penerimaan anggaran dari pusat, maka ia percaya kesejahteraan di daerah kepulauan akan meningkat. “Paling tidak itu akan menambah kemampuan dalam mengelola wilayahnya, membangun daerahnya,” pungkasnya. (humas)

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *