Pejabat Kepri Diduga Terlibat Aktivitas Penambangan Ilegal di Dompak

Tambang  Bouksit di Pusat Pemerintahan Kepri di Dompak
Tambang Bouksit di Pusat Pemerintahan Kepri di Dompak

TANJUNGPINANG (BT) – Aksi penambangan ilegal bauksit di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang diduga melibatkan oknum pejabat di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri).

Pejabat tersebut berperan sebagai fasilitator atau yang mengurus jual-beli lahan yang berpotensi bauksit kepada sejumlah pengusaha tambang di daerah ini.

Alhasil, dari tindakan oknum pejabat tersebut, negara disinyalir dirugikan miliaran rupiah.

“Dompak seharusnya merupakan wilayah pemerintahan ibukota Provinsi Kepri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dibeli dengan menggunakan uang rakyat yakni anggaran APBN agar dibangun kantor-kantor pemerintah di sana. Namun, ada oknum pejabat Pemprov Kepri yang membisniskan potensi lahan bauksit kepada pengusaha nakal bahkan mendapatkan juga jatah 1 Dollar Amerika per tonase,” kata salah satu pengusaha tambang bauksit resmi yang minta namanya tidak dipublikasikan, Rabu (17/7) di Tanjungpinang.

Menurut pengusaha itu, persoalan tambang ilegal bauksit di Pulau Bintan akan terus berlangsung jika penyelesaiannya hanya diserahkan kepada pemerintah daerah atau aparat hukum di daerah ini. Kata dia, sudah saatnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun langsung ke Provinsi Kepri melihat kondisi daerah ini, khususnya Pulau Dompak.

KPK, kata dia, harus melakukan pemeriksaan menyeluruh, terutama seputar permasalahan tambang bauksit termasuk peran para pejabat yang diduga berkontribusi besarterhadap permasalahan tambang ilegal ini.

“Rekamannya ada sama saya, bahwa memang benar dugaan yang saya sebutkan tadi yang dibisniskan lahan Pulau Dompak untuk dikeruk bauksitnya serta mendapatkan jatah 1 Dollar AS tersebut oleh pejabat Pemprov ini. Jujur saya sebagai pengusaha kecewa atas terjadinya kondisi tersebut,” ungkapnya.

Namun sayangnya, pengusaha ini enggan membeberkan nama pejabat dimaksud. Namun, ia memastikan oknum itu berada di lingkungan Bagian Aset Pemprov Kepri.

Sementara itu, diturunkannya berita Haluan Kepri edisi terbit Rabu (17/7) tentang aktivitas penambangan baksit di Pulau Dompak dengan judul “Pengusaha Setor 1 Dollar AS/Ton”, membuat seluruh aktivitas penambangan bauksit Pulau Dompak terhenti. Sejumlah alat berat yang sehari sebelumnya terlihat masih beraktivitas, sudah tidak terlihat lagi di lokasi kerja.

Hanya saja, Andi Corry, Manajer Operasional PT Lobindo Nusa Persada saat ditanyakan hal ini mengaku, penghentian aktivitas tambang di Pulau Dompak lebih kepada masalah internal perusahaan.

“Semua aktivitas kita hentikan, karena ada beberapa subkon yang belum melunasi kewajibannya kepada kami,” kata Andi Corry di Tanjungpinang.

Menurut dia, penambangan bauksit di Pulau Dompak sebenarnya juga tidak bisa disebut ilegal. Karena semua penambang menggunakan legalitas PT Lobindo dengan menjadi subcon dari pemilik izin resmi yakni PT Lobindo Nusa Persada. Dan kepada masing-masing subcon itu, PT Lobindo menarik masing-masing 1 Dollar Amerika untuk setiap bauksit yang diekspor.

“Saya rasa hal ini wajar saja, karena mereka bekerja dengan membawa bendera kami. Dan selaku pemilik izin resmi kami mempunyai sejumlah kewajiban yang harus kami bayarkan, salah satunya adalah kewajiban pascatambang,” ujarnya.

Menurut Corry, pemungutan itu didasari pertimbangan agar PT Lobindo tak ingin terjebak dengan permasalahan pascatambang. Dengan demikian, masing-masing subcon tidak akan saling lempar tanggung jawab begitu timbul permasalahan.

“Tak mungkinlah semua beban dan permasalahan kami sendiri yang memikulnya, karena itu kita bebankan mereka kewajiban ini,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, kabar mengejutkan datang dari salah seorang pengusaha tambang bauksit di Pulau Dompak, Tanjungpinang. Ia mengaku nekad mengeruk bijih bauksit di sana lantaran menyanggupi membayar 1 Dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap ton bauksit yang akan diekspor.

Pengusaha tambang bauksit itu mengaku kesal karena pekerjaannya me-loading bauksit menjadi terganggu. Kepada Haluan Kepri di Tanjungpinang, Selasa (16/7), ia mengakui bahwa setoran 1 Dollar AS per ton bauksit yang akan diekspor dia setor kepada seorang pengurus partai terbesar di Kepri dan dekat dengan pejabat di Pemprov Kepri.

“Kami kan sudah bayar 1 Dollar Amerika per tonnya untuk setiap bauksit yang kami ekspor. Karena itulah makanya kami berani menambang di Dompak,” katanya menghubungi wartawan koran ini lewat telepon.

Pengusaha yang mewanti-wanti agar namanya tidak dimuat di koran itu mengaku kecewa jika akhirnya tambang bauksit Dompak nanti ditutup kembali. Sebab, dia mengakui sudah menginvestasikan cukup banyak uang untuk membuka tambang bauksit di dekat kantor pemerintahan Pemrov Kepri tersebut.

“Izin tambang memang tidak ada, tapi atas dasar jaminan dia itu (pengurus partai politik, red) dan bauksitnya ada yang membeli makanya dari awal kami tidak khawatir,” ujarnya.

Seperti diketahui, meski sempat diperintahkan harus diberhentikan oleh Gubernur Kepri HM Sani dan Wakil Gubernur Soerya Respationo, aktivitas pengangkutan hasil tambang bauksit masih terlihat hilir mudik di areal Pulau Dompak. Salah satu lokasinya, yakni di areal pembangunan lapangan parkir tambahan yang terletak di sebelah kiri Kantor Gubernur Kepri.

Walau tak banyak, tumpukan bauksit di sana terlihat mulai menggunung. Tak jauh dari lokasi tersebut, di belakang bangunan utama Kantor Gubernur arah ke Pelabuhan Tanjung Siambang, sejumlah alat berat jenis Kobelco juga tampak tengah menggeser tumpukan bauksit.

Seorang pekerja tambang, Senin (15/7), mengaku hanya mengerjakan pembangunan perumahan di daerah tersebut. Namun ia juga mengaku atasannya menyuruh para pekerja untuk mengumpulkan bauksit yang ada di sana.

Di sekitar pemukiman warga di Tanjung Siambang juga terlihat tumpukan bauksit yang menggunung. Setidaknya ada dua tumpukan besar yang diperkirakan berjumlah ratusan ton bauksit serta berasal dari lahan milik Pemprov Kepri.

Informasi yang dihimpun, setidaknya ada enam titik penambangan di sekitar Kantor Gubernur Kepri hingga Masjid Raya Dompak yang masih berlangsung aktivitasnya. Biasanya, aktivitas pengangkutan dimulai sore hingga malam hari saat jalanan Dompak sepi. Sementara Sabtu dan Minggu, aktivitas terlihat dari pagi hingga malam. (HK)

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *