Hasil Pemeriksaan BPK, Bintan dapat Opini WTP

Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Farna menyampaikan hasil laporan pemeriksaan kepada Bupati Bintan Ansar Ahmad, Senin 27 Mei 2013
Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Farna menyampaikan hasil laporan pemeriksaan kepada Bupati Bintan Ansar Ahmad, Senin 27 Mei 2013

BINTAN (BT) – Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerangkan bahwa kabupaten Bintan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil pemeriksaan dari BPK Perwakilan Provinsi Kepri tersebut diberikan pada saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD Bintan tahun 2012, bertempat di Gedung BPK Perwakilan Kepri, Batam, Selasa (28/5).

Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi mengatakan bahwa hasil ini adalah kali kedua diterima Bintan. Bintan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

”Keberhasilan Bintan meraih opini WTP yang kedua kalinya ini bukan sebuah kerja kelompok atau pun pribadi. Namun, semua ini hasil kerja keras semua kalangan. Baik Pemerintah Bintan, DPRD Bintan serta seluruh elemen masyarakat,”  kata ketua DPRD Bintan, Lamen

Ditambahkan Lamen, meskipun hasil pemeriksaannya bagus, namun masih banyak yang harus menjadi perhatian kinerja pemerintah, diharapkan semuanya kedepan akan menjadi lebih baik lagi kinerja penyelenggara negara di kabupaten Bintan.

”Kita jangan hanya sekedar bangga atas penilaian WTP yang telah diraih 2 kali itu. Melainkan kita harus lebih baik lagi ke depannya. Terus melakukan koordinasi dengan semua pihak, agar sinergitas terus terjalin,” tambah Lamen

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Farna menegaskan bahwa tujuan dari adanya pemeriksaan LHP ini tak lain adalah sesuai dengan amanah Undang-undang. Selain itu juga bertujuan  memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, mengenai laporan keuangan pemerintah. karena keuangan daerah harus sesuai dengan standar keuangan yang ditetapkan pemerintah

“pemberian penilaian WTP untuk daerah, tak lain karena penyajian data keuangannya diberikan secara wajar dan sesuai dengan standar keuangan negara, meski telah diberikan penilaian WTP, maka untuk DPRD,  bupati/ walikota, segera menindaklanjutinya, terutama dari beberapa rekomendasi yang telah diberikan BPK, agar ke depan bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan hasil laporan keuangannya. Tentu setiap daerah ingin terus meraih penilaian wajar tanpa pengecualian,” terang Farna (Jendaras)

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *