Kepri Raih Predikbpkat WTP Tiga Tahun Berturut-turut

bpk

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali mencatatkan prestasi dibidang pelaporan keuangan. Untuk pertama kalinya sejak Pemprov Kepri dibentuk, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI memberikan predikat laporan hasil keuangan Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) tiga tahun berturut-turut.

Laporan itu diserahkan dalam rapat paripurna istimewa di gedung Kantor DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (27/5/2013). Kepala BPK Perwakilan Kepri, Drs.Parna MM, menjelaskan, laporan ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang tiga intansi yakni, pemerintah daerah, DPRD serta BPK RI.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kepri, DPRD Kepri karena bersinergi dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan undang-undang,” kata Parna.

BPK sebagai pelaksana pemeriksaan keuangan bertanggungjawab mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dengan baik. “WTP, artinya laporan keuangan Provinsi Kepri telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Perolehan WTP ini merupakan perolehan yang ketiga kalinya secara berturut-turut yakni tahun 2010, 2011 dan tahun 2012,” sambung Parna.

Pada kesempatan itu, Parna juga membeberkan adanya empat temuan BPK RI tentang sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern di Pemprov Kepri. BPK, lanjut Parna, memberikan waktu kepada Pemprov Kepri selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan diterima untuk menindaklanjuti.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Drs.H. Muhammad Sani dalam pidatonya mengatakan, keberhasilan  Pemprov Kepri meraih WTP yang ketigakalinya merupakan hasil kerja bersama.
“Prestasi yang membanggakan ini merupakan kerja tim yang kompak serta dukungan dari seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan amanat undang-undang terkait reformasi birokrasi,” katanya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi mengatakan, sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan di Pemprov Kepri, DPRD akan mempelajari hasil laporan BPK. Berkas laporan akan diserahkan kepada Komisi II yang membidangi perekonomian.

Nur juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kepri yang secara berturut-turut menerima opini WTP dari BPK RI. “Ini capaian yang sangat baik dan kita harus menyukurinya, karena selama tiga tahun berturut-turut menerima hasil opini WTP ini,” pungkasnya. (hms)

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like