Gubernur Kepri,Lakukan Nepotisme Dalam Pengangkatan Sekda

Bgaraha.kepriATAM,Dalam waktu dekat ini beberapa LSM di Batam akan melakukan Demo untuk mendesak dan menduduki kantor dispenda.Hal ini di ucapkan oleh Seluruh elemen LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Batam sebagai perwakilannya Akhiruddinsyah Sekjen DPP LSM KAT dan HAM di batam center sabtu 30/03/2013.

Menurut Yelfian Direktur exsekutif LSM Cerdas yang mana  demo ini akan dilakukan oleh seluruh elemen LSM di Batam ini terkait dengan pergantian kepala Dinas Pendapatan Daerah (kadispenda) Kepri yang disinyalir sebagai siasat politis Gubernur Kepri HM Sani.  “Mengingat Dispenda sebagai tulang punggung pembiayaan, kita ingin pejabat yang dilantik harus betul-betul bebas dari aroma korupsi dan kolusi. Kita minta beberapa pejabat yang diduga terkait kasus korupsi jangan dilantik sebagai sebagai Kadis,” kanyanya lagi.

Yelfian melanjutkan, penempatan Isdianto (mantan kepala Dinas Pertambangan Kepri) juga merupakan adik kandung HM Sani dapat berdampak buruk pada citra pemerintahan Kepri. Pemprov Kepri dengan hal ini dapat dipandang sebagai pemerintahan yang bernuansa KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). “Belum hilang persoalan penempatan mantan korupsi sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan sekarang muncul lagi penempatan adik kandung HM Sani sebagai Kadispenda Kepri,” ungkapnya.

Masih tambah Yelfian juga meminta agar KPK memeriksa Isdiyanto karena diduga Isdiayanto melakukan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH)  minyak dan gas. Hal ini dikarenakan tidak transparannya DBH yang diperoleh pemprov Kepri. “Disinyalir adanya beberapa oknum bermain dan Isdiyanto sebagai mantan Kadistamben Pemprov Kepri patut diminta bertanggung jawab,” tegasnya.

Selain itu, Yelfian pun  mendesak agar Kejati Kepri mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Isdiyanto dalam hal pengadaan lahan untuk terminal angkutan umum senilai 1,8 M rupiah di jalan Poros Tanjung Balai Karimun pada APBD Karimun th 2004-2005. “Kita ingin transparansi dan kapabilitas. Gubernur harus menempatkan figur-figur di jajaran kabinetnya dengan betul-betul profesional dan punya kredibilitas yang bisa dipertanggung jelasnya,” protesnya. (wan)

ATAM,Dalam waktu dekat ini beberapa LSM di Batam akan melakukan Demo untuk mendesak dan menduduki kantor dispenda.Hal ini di ucapkan oleh Seluruh elemen LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Batam sebagai perwakilannya Akhiruddinsyah Sekjen DPP LSM KAT dan HAM di batam center sabtu 30/03/2013.

Menurut Yelfian Direktur exsekutif LSM Cerdas yang mana  demo ini akan dilakukan oleh seluruh elemen LSM di Batam ini terkait dengan pergantian kepala Dinas Pendapatan Daerah (kadispenda) Kepri yang disinyalir sebagai siasat politis Gubernur Kepri HM Sani.  “Mengingat Dispenda sebagai tulang punggung pembiayaan, kita ingin pejabat yang dilantik harus betul-betul bebas dari aroma korupsi dan kolusi. Kita minta beberapa pejabat yang diduga terkait kasus korupsi jangan dilantik sebagai sebagai Kadis,” kanyanya lagi.

Yelfian melanjutkan, penempatan Isdianto (mantan kepala Dinas Pertambangan Kepri) juga merupakan adik kandung HM Sani dapat berdampak buruk pada citra pemerintahan Kepri. Pemprov Kepri dengan hal ini dapat dipandang sebagai pemerintahan yang bernuansa KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). “Belum hilang persoalan penempatan mantan korupsi sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan sekarang muncul lagi penempatan adik kandung HM Sani sebagai Kadispenda Kepri,” ungkapnya.

Masih tambah Yelfian juga meminta agar KPK memeriksa Isdiyanto karena diduga Isdiayanto melakukan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH)  minyak dan gas. Hal ini dikarenakan tidak transparannya DBH yang diperoleh pemprov Kepri. “Disinyalir adanya beberapa oknum bermain dan Isdiyanto sebagai mantan Kadistamben Pemprov Kepri patut diminta bertanggung jawab,” tegasnya.

Selain itu, Yelfian pun  mendesak agar Kejati Kepri mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi Isdiyanto dalam hal pengadaan lahan untuk terminal angkutan umum senilai 1,8 M rupiah di jalan Poros Tanjung Balai Karimun pada APBD Karimun th 2004-2005. “Kita ingin transparansi dan kapabilitas. Gubernur harus menempatkan figur-figur di jajaran kabinetnya dengan betul-betul profesional dan punya kredibilitas yang bisa dipertanggung jelasnya,” protesnya. (wan,zonacybernews )

Redaksi

About the Author: Redaksi

You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *