Dubes Tantowi: Sudah Waktunya RI Berperan di Asia Pasifik

Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya (kanan). (Istimewa) Jakarta – Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, menyatakan sudah saatnya Indonesia berperan lebih aktif di negara-negara kawasan Asia Pasifik. Hal itu diungkapkan setelah ikut serta dalam “48th Pacific Leaders Forum” yang berlangsung dari 4-8 September lalu, di Apia, Samoa. Bersama delegasi Indonesia...

Jokowi: Jangan Buat Kebijakan Tanpa Kajian Mendalam

Joko Widodo. (Antara) Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh jajaran menteri Kabinet Kerja agar tidak mengeluarkan kebijakan tanpa kajian mendalam sehingga berpotensi melukai hati rakyat. Kepala Negara mengingatkan, memasuki tahun politik 2018 mendatang, setiap kebijakan pemerintah harus mencerminkan keberpihakan pada rakyat dan melalui kajian mendalam, yang melibatkan...

Menhan: Nilai Luhur Pancasila Mulai Luntur Sejak Era Reformasi

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberikan pembekalan kepada para Rektor/Ketua/Direktur dan Koordinator Kopertis Perguruan Tinggi, dalam rangka Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) bagi Mahasiswa Baru. (beritasatu tv) Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, menyebutkan, nilai luhur Pancasila mulai luntur sejak reformasi bergulir. Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai...

Muhaimin: Manuver Pilpres Ganggu Pemerintah

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak) Banyumas – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan manuver yang menyangkut pemilihan presiden akan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam bekerja. “Pilpres masih sangat lama. Saya berharap isu ataupun manuver-manuver yang menyangkut pilpres...

Politisi PDIP Ingatkan Perindo Jangan Cuma “Nebeng”

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari menjelaskan mengenai empat pilar Pancasila dalam sosialisasi di Auditorium Universitas Islam Blitar (UNISBA), Jawa Timur, Selasa (29/2). Sosialisasi tersebut sebagai upaya penguatan karakter bangsa lewat Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/foc/16. Jakarta – Politikus Senior PDI Perjuangan,...

Pembubaran HTI, PAN Dukung Pemerintah

Zulkifli Hasan. (Markus Junianto)Oleh: Robertus Ward Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai sikap pemerintah membubarkan organisasi massa (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tepat. Pasalnya, pemerintah mengeluarkan keputusan tersebut berdasarkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang sudah diterbitkan pemerintah 10 Juli lalu. ‎ “Sudah...

Ini Penjelasan Yusril soal Pansus Angket DPR dan KPK

Yusril Ihza Mahendra (Antara) Jakarta – DPR dinilai berhak untuk melaksanakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab KPK adalah bagian dari ekesekutif yang bertugas melaksanakan UU, dan boleh diawasi dalam pelaksanaan UU itu. Hal itu diungkapkan oleh pakar hukum tata negara, mantan Mensesneg, mantan Menteri Kehakiman, dan yang ikut membidani lahirnya UU KPK, Yusril...

Beny Harman Daftar Bacagub NTT di Hanura

Kupang- Kader Partai Demokrat, Beny Kabur Harman, mendaftar di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagai bakal calon gubernur (Bacagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2018-2023. Kedatangan Beny Harman di Sekretariat DPD Hanura NTT di Kupang Jumat (30/6) diterima Ketua DPD, Jimmy Sianto dan jajaran pengurus, di antaranya, Frans Bata, Siprianus Ritan, James Lico dan...

PKS Klaim Pertemuan dengan Rizieq di Mekah Tak Disengaja i

Jakarta – Sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu dengan petinggi FPI, Rizieq Shihab, yang juga tersangka kasus dugaan percakapan mesum, di Mekah. Diklaim bahwa pertemuan itu bukanlah hal yang disengaja. Seperti disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nurwahid, pihaknya sama sekali tak mendapat informasi awal soal pertemuan itu. Yang pihaknya tahu, Ketua...

Politikus Golkar Markus Nari Tersangka Kasus KTP Elektronik

Markus Nari (Antara/Wahyu Putro A)   Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar, Markus Nari, sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan lembaga antikorupsi tersebut. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi eKTP dan kasus dugaan pemberian keterangan...