banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Trainning Center Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMA Se-Provinsi Kepulauan Riau

TANJUNGPINANG -(BT)- Dalam Upaya meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan, pemerintah perlu menciptakan dan meningkatkan layanan Pendidikan kepada Seluruh Warga Negara minimal pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMU).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi, diperlukan peningkatan mutu sumber daya siswa sebagai hasil dari pendidikan yang berkualitas. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan merupakan hal yang penting bagi masa depan generasi muda agar mampu berperan dan berkompetisi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya untuk mewujudkan kegiatan tersebut, khususnya kegiatan kesiswaan telah disusun berbagai kebijakan dan strategis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan atau kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun sekolah. Kegiatan tersebut diantaranya meliputi Olimpiade Sains Nasional (OSN),  Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).                      Sebagai upaya persiapan dan meningkatkan kemampuan Guru Pembina dan siswa-siswa peserta seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Tingkat Provinsi Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau perlu melaksanakan kegiatan “Trainning Center Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMA Se-Provinsi Kepulauan Riau”.

 

B. Dasar

  • Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237)
  • Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  • Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  • Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  • Undang-undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010,tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya;

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code