banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

PLT Kominfo Tanjungpinang Membuat Pengusaha Media Menganggur

TANJUNGPINANG-Beberapa pengusaha media  yang berdomisili di Tanjungpinang kesal. Pasalnya, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Kominfo Tanjungpinang  mengeluarkan  Surat Edaran (SE) dengan Nomor :485/5.16.02/050/2019 tentang  kerjasama publikasi untuk media  melanggar hukum.

 

Sebab, persyaratan  kerjasama media  mengharuskan media tersebut  mempunyai sertifikat UKW dan terverifikasi ke Dewan Pers.Akibatnya, pengusaha media dan pekerja Pers yang berada di Tanjungpinang terancam kehilangan pekerjaanya alias menanti pengganguran yang dilakukan Pemerintah Tanjungpinang melalui Kominfo Tanjungpinang.

 

Hal ini,bertentangan  dengan  UU  Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 18 ayat (1 ) ,melakukan tindakan  menghalangi – halangi kerja pers. Sebagai  pejabat pemerintahan, PLT Kominfo ,Drs .Soemantri  adalah pengemban  amat rakyat yang tertuang dalam UUD 1945, khususnya  bagian Pembukaan UUD,yang berisi   tujuan di bentuknya  pemerintahan negara indonesia.

Salah satunya  tugas pemerintah adalah melindungi segenap  bangsa indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia,serta memajukan  kesejahteraan rakyat.

Kominfo Tanjungpinang telah melakukan  diskriminilisasi  anggaran terhadap media  berbadan hukum  yang belum  terverifikasi  oleh Dewan Pers.

Sementara itu,PLT Kominfo Tanjungpinang ,Drs . Soemantri  yang di temui  beritatanjungpinang.com Senin ,(25/02/2019) mengatakan,Kominfo Tanjungpinang  melakukan verifikasi media  supaya melindungi dari hal yang tidak  diinginkan ,seperti temuan BPK ,bahwa media banyak belum terverifikasi  di Dewan Pers.

Soemantri menambahkan,media yang tidak terverifikasi nantinya, siapa yang bertanggung jawab anggarannya.Dan saya tidak mau menjadi  beban dikemudian hari .(Cakmat)

 

 

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code