banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Jokowi Instruksikan Semua Lembaga/Kementerian Terlibat dan Bersinergi Berantas Narkoba

Presiden menandatangani Inpres No 6/2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2018 pada 28 Agustus 2018. Inpres ini mengatur tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika (P4GN) 2018-2019 Tingkat Kementerian/Lembaga (K/L).

Inpres ini menuntut semua lembaga dan kementerian, bahkan sampai pada tingkat kabupaten dan kota, agar peduli pada upaya P4GN di mana BNN berperan sebagai institusi koordinator utama.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, Inpres 6/2018 sangat tepat untuk diterbitkan mengingat potensi kerusakan akibat narkoba terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), semakin nyata dan begitu mengkhawatirkan. “Inpres ini penting, karena tantangan bangsa dan negara sekarang selain persoalan korupsi, radikalisme/terorisme adalah narkoba. Perlu gerakan seluruh elemen bangsa dalam memeranginya,” kata Tjahjo, Rabu (26/9).

Sedangkan menurut Kepala BNN, Heru Winarko, latar belakang terbitnya Inpres No 6/2018 adalah menata rencana aksi terkait penanggulangan narkotika. Ia berharap pencegahan dan pemberantasan narkoba dimasukkan dalam program setiap kementerian dan lembaga.

Koordinator Kelompok Ahli BNN, Ahwil Luthan menambahkan, keberadaan Inpres ini menjadi landasan baru bagi kementerian dan lembaga untuk saling bersinergi lebih optimal dalam pemberantasan narkotika. “Inpres ini agar ada koordinasi dan sinkronisasi antardepartemen sehingga semua kementerian dan lembaga bisa mengetahui dan mau tahu program P4GN. Jadi melalui Inpres ini semua urusan narkotika diselesaikan bersama-sama,” ujar Ahwil, Rabu (26/9).

Dalam pemetaan jaringan narkotika dan prekursor BNN menjadi penanggung jawab atau vocal point dalam mengumpulkan informasi tindak pidana narkotika serta TPPU. “Inpres ini akan membuat mereka (institusi di luar BNN) lebih cepat bekerja dan berkoordinasi di tengah banyaknya modus narkoba,” katanya.

Dengan adanya Inpres ini maka seluruh pemangku kepentingan memiliki kepedulian sinergitas yang lebih baik sedangkan BNN berperan sebagai institusi koordinator utama. Contohnya, di bidang pendidikan BNN berkoordinasi dengan Mendikbud dan kepala daerah agar kurikulum dan sosialisasi dini bahaya narkoba di tingkat sekolah bisa disampaikan melalui pelajaran.

Sedangkan dalam hal rehabilitasi BNN bekerja sama dengan Menkes. Ketika korban kembali ke masyarakat pascarehabilitasi, keluarga dan semua pihak bisa bertindak bersama untuk membangkitkan semangat mantan pemakai. “Koordinasi antarinstansi sangat penting. Dengan adanya Inpres ini tidak ada yang merasa lebih super semua sama,” tambah Ahwil.

Heru mencontohkan lebih detail soal sinergi. Selama ini, tes urine di BNN hanya dianggarkan untuk 30.000 tes. Angka tersebut hanya mencukupi untuk mengetes napi sebuah lapas. Sedangkan bila tes urine dimasukkan ke dalam rancangan anggaran belanja (RAB) atau dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tiap lembaga atau kementerian maka pelaksanaannya akan lebih masif. Anggaran tes urine ditanggung masing-masing kementerian/lembaga sedangkan pihak BNN sebagai pengawas.

Ahwil menimpali, tes urine wajib bagi setiap pekerja di lingkungan kementerian dan lembaga negara tak terkecuali anggota BNN, Polri, dan TNI. “Nanti BNN sebagai pemeriksa atau pengawas. Tidak mungkin alat tes disiapkan semua oleh BNN karena keterbatasan anggaran,” kata Ahwil.

Tes ini penting khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan yang membawahi sopir, pilot, masinis, atau nakhoda. Dengan adanya Inpres maka setiap institusi didorong untuk menyediakan urine test pack secara mandiri dan berkoordinasi dengan BNN dalam pemeriksaan.

Sistem P4GN ini juga diharapkan dimasukkan dalam perekrutan, promosi jabatan, atau alih golongan. Salah satunya melalui tes urine yang menjadi parameternya. “Kami juga meminta waktu itu kerja sama dengan KPU, calon-calon pimpinan, kepala daerah, caleg. Jadi mereka melakukan pengadaan sendiri untuk tes urine,” katanya.

Inpres kali ini bukan yang pertama. Di Era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah terbit Inpres No 11/2012 terkait kebijakan dan strategi nasional P4GN. Inpres dibuat untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”. Sama dengan Inpres terbaru, Inpres sebelumnya juga merupakan insrtuksi yang ditujukan ke seluruh menteri kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Sekab, Jaksa Agung, Kepala BKPM, hingga gubernur, bupati da wali kota.

Menurut Ahwil, pada Inpres No 6/2018 ini penjabarannya lebih detail mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kerja sama antarlembaga dan kementerian. “Ini lebih detail. Dalam lampirannya bahkan ada rencana aksi. Misalnya penyelundupan narkoba melalui jalur laut maka BNN bersama dengan Bea Cukai, Polisi Perairan, DKP, dan TNI AL,” katanya.

Contoh lain, kata Ahwil, setelah tersangka tertangkap dan ditahan, proses peradilan dan pengambilan keputusan vonis hukum harus proporsional selaras dengan semangat Inpres bahwa kondisi Indonesia darurat narkoba.

Terkait tupoksi antarlembaga, Mendagri Tjahjo Kumolo menuturkan, peran Kemdagri sesuai Inpres tersebut salah satunya ialah mengoordinasikan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Inpres.

Kerja sama antarlembaga, kata Ahwil, sangat diperlukan karena sekarang ini ada pola canggih dan modus operandi baru yang dilakukan bandar, kurir, dan jaringannya untuk menghindari aparat. “BNN juga bekerja sama dengan pihak luar yakni bersama institusi antinarkoba di setiap negara yang tergabung dalam United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Di sana untuk melakukan evaluasi dan mendapat masukan upaya pencegahan dan pemberantasan,” kata Ahwil.

Sekjen DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Brigjen Pol (Purn) Ashar Soerjobroto menilai, Inpres No 6/2018 merupakan langkah tepat sebagai upaya untuk meningkatkan segenap bentuk perhatian dan pergerakan untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba. Apalagi Inpres tersebut juga mengatur peran pemimpin daerah untuk memberantas narkoba.

Inpres dinilai penting karena upaya pemberantasan narkoba memerlukan komitmen serius yang harus terus menerus diingatkan dan tidak boleh kendur. Terlebih saat ini Ashar menilai pemberantasan narkoba masih lemah pada tataran pencegahan. Sedangkan untuk tingkat penangkapan yang dilakukan oleh segenap aparat relatif sudah lebih maksimal.

Sangat baik bila pimpinan di sebuah daerah, bupati atau wali kota juga punya peran untuk melakukan upaya pemberantasan narkoba. “Sebagai pemilik wilayah sudah seharusnya bupati atau wali kota ini paham peta wilayahnya dan bisa memetakan wilayah wilayah mana yang rentan terhadap peredaran narkoba. Jika peran mereka ditingkatkan secara maksimal maka pencegahan terhadap peredaran narkoba tentunya akan lebih baik,” ujar Ashar, Rabu (26/9).

Peredaran narkoba saat ini sudah merambah ke jalur udara, laut, dan juga darat. Setiap hari kasus penangkapan terhadap orang yang kedapatan membawa narkoba terus menerus terjadi. Ini menandakan bahwa narkoba masih dan harus terus diperangi.

Hal tersebut bukan melulu menjadi BNN atau aparat kepolisian semata tapi juga segenap pihak termasuk pemimpin daerah yang memiliki kuasa atas wilayah mereka. Titik-titik perbatasan yang dirasakan rawan akan peredaran narkoba bisa ditingkatkan pengawasannya untuk mencegah masuknya narkoba ke wilayah tersebut.

“Wilayah perbatasan seperti misalnya di Papua, perbatasan di dekat Timor Leste, dan di Kalimantan Utara ini masih sangat rentan dan memerlukan pengawasan dan perhatian bersama agar tidak ada narkoba yang masuk baik melalui jalur laut, udara ataupun darat. Di sini peran bupati atau wali kota bisa dijalankan untuk mencegah masuknya narkoba,” papar Ashar.

Bhakti Hariani / Bayu Marhaenjati / Mikael Niman / Carlos Roy Fajarta / DAS

Sumber: Suara Pembaruan

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code