banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

KPU Tuding Bawaslu Fasilitasi Mantan Koruptor Lolos Nyaleg

Ilustrasi KPU ( Foto: istimewa )

Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, menuduh Bawaslu seolah menfasilitasi atau memberikan jalan bagi mantan terpidana kasus korupsi lolos menjadi bakal calon legislatif. Padahal, sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan, mantan koruptor dilarang menjadi bakal caleg anggota DPR dan DPRD serta DPD.

“Ada semacam fasilitasi atau memberi jalan kepada para mantan narapidana korupsi lain yang sebelumnya status pendaftarannya tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal caleg untuk melakukan gugatan,” ujar Wahyu di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (30/8).

Wahyu mengaku, dirinya telah memprediksi sebelumnya bahwa putusan Panwaslu dan Bawaslu di tiga daerah bakal menjadi bola salju untuk meloloskan mantan koruptor di daerah lain. Menurut dia, putusan Panwaslu dan Bawaslu di tiga daerah tersebut menjadi semacam yurispudensi (pedoman) untuk penyelesaian perkara yang sama terkait mantan narapidana korupsi yang gagal menjadi bakal caleg.

Tiga putusan yang dimaksud Wahyu adalah putusan oleh Panwaslih Aceh, Bawaslu Sulawesi Utara dan Panwaslu Toraja Utara yang sama-sama mengabulkan gugatan mantan koruptor.

“Saya sudah pernah menyampaikan bahwa putusan Bawaslu dan Panwaslu di tiga daerah kemarin akan menjadi bola salju, di mana kondisinya akan terus membesar,” tandas dia.

Lebih lanjut Wahyu mengatakan persoalan utamanya adalah cara pandang KPU yang berbeda terkait dua Peraturan KPU yang melarang mantan koruptor nyaleg. PKPU yang dimaksud adalah PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Menurut dia, KPU memandang kedua PKPU itu jika sudah diundangkan akan mengikat semua pihak, termasuk Bawaslu.

“Sementara itu, cara pandang Bawaslu ternyata tidak demikian, mereka tidak menjadikan PKPU kami sebagai pertimbangan dalam pengambilan putusan,” ungkap dia.

Terkait dengan adanya dua putusan Panwaslu di Kabupaten Rembang dan Kota Pare-pare yang baru-baru ini meloloskan mantan mantan narapidana korupsi menjadi bakal caleg DPRD, Wahyu mengatakan akan ada surat resmi kepada Bawaslu. Seperti sebelumnya, isi surat KPU tersebut meminta Bawaslu mengoreksi putusannya.

“Untuk saat ini, KPU sedang meminta KPU provinsi masing-masing untuk melakukan supervisi dan nantinya melaporkan kepada kami hasil supervisi itu. Yang pasti, sikap kami ettap sama, Kami masih tetap menanti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait status mantan narapidana korupsi yang mendaftar sebagai caleg ini,” pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, mantan narapidana korupsi dari Pare-Pare yang diloloskan adalah Ramadan Umasangaji dari Partai Perindo. Dia pernah divonis penjara atas kasus pemberian tunjangan sewa rumah kepada Anggota DPRD Kota Parepare periode 2004-2009.

Sementara itu, mantan narapidana korupsi dari Rembang yang diloloskan adalah M Nur Hasan. Dia merupakan mantan narapidana kasus korupsi proyek pembangunan mushola senilai Rp 40 juta pada tahun 2013.

Yustinus Paat / YUD

Sumber: BeritaSatu.com

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code