banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Besok, Bawaslu Panggil Pelapor Dugaan Mahar Sandiaga

Ilustrasi Bawaslu ( Foto: Istimewa )

 

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menindaklanjuti laporan dari beberapa organisasi yang melaporkan dugaan mahar politik yang dilakukan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS. Bawaslu akan memanggil pelapor yang sudah diregister besok, Senin (20/8).

“Kemarin kan sudah kita kirim surat (ke pelapor), mereka akan kita klarifikasi besok Senen. Baru pelapor dulu, yang kemarin sudah diregistrasi, itu yang dipanggil,” ujar Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat dihubungi Minggu (19/8).

Sebagaimana diketahui, terdapat tiga kelompok atau organisasi yang melaporkan dugaan mahar Sandiaga ke PAN-PKS ke Bawaslu, yakni Federasi Indonesia Bersatu, Forum Aktivis Indonesia (FAI) dan Rumah Relawan Nusantara The President Center Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Sementara kelompok lain, yakni Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) juga menyerahkan legal opini ke Bawaslu agar laporan dugaan mahar politik Sandiaga tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Fritz mengatakan, dalam penanganan laporan, pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada pelapor terkait sejumlah hal, antara lainnya, alasan melapor, uraian laporan, sumber dugaan pelanggaran, saksi-saksi yang akan dihadirkan dan barang bukti yang dimiliki pelapor.

“Pihak yang dilaporkan dan pihak yang terkait dengan itu, juga nanti akan dipanggil,” ungkap Fritz.

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, disebutkan bahwa waktu pelaporan tidak boleh lebih dari 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu. Jika memenuhi syarat formal dan formil, maka laporan tersebut diregister atau diterima.

Dalam waktu paling lama 7 hari sejak diregister, Bawaslu akan memutuskan apakah akan menindaklanjuti atau tidak laporan tersebut. Jika membutuhkan keterangan tambahan dan kajian lebih dalam, Bawaslu bisa menambah waktu 7 hari lagi.

Kemudian berdasarkan klarifikasi, investigasi dan kajian, Bawaslu akan memutuskan jenis pelanggaran yang dilaporkan. Jenis pelanggaran yang dimaksud, antara lain pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain.

Yustinus Paat / CAH

Sumber: BeritaSatu.com

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code