banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Bawaslu: Pilkada di 3 Provinsi Rawan Konflik

Ilustrasi Pilkada ( Foto: Beritasatu.com )

 

Tapanuli Utara – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengemukakan dari 17 provinsi yang menjalankan pilkada serentak 27 Juni mendatang, ada tiga yang masuk dalam kategori rawan yaitu Papua, Maluku dan Kalimantan Barat (Kalbar). Yang lainnnya masuk kategori sedang.

“Sampai hari ini, tiga itu masih rawan. Potensi konflik cukup tinggi,” kata Fritz saat melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak di ‎Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu (23/6).

Frits didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Syafrida Rasahan dan Ketua Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Sardion Situmeang.

Frits menjelaskan tiga provinsi itu dikatakan rawan diukur dari perlindungan terhadap hak pemilih dan penyelenggara pilkada, penggunaan isu suku, ras, agama dan antargolongan (SARA), serta rendahnya partisipasi pemilih.

 

Sebagai contoh Pilgub Papua dikatakan rawan karena partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pemilih minim. Kemudian ada daerah yang belum ditentukan pasangan calon (paslon) seperti Paniai dan Timika.

Sementara untuk Maluku, kerawanan karena integritas dan profesionalitas penyelenggara.‎ Adapun Kalimantan Barat karena maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi. “Potensi konflik sangat mungkin terjadi. Kita sudah minta KPU dan Kepolisian agar benar-benar lebih sigap lagi. Sedikit ada letupan, bisa menjadi masalah besar,” ujar Frits.

Sementara ada enam kabupaten/kota yang masuk kategori kerawanan tinggi. Keenam wilayah tersebut adalah Kabupaten Mimika dengan skor 3,43, Kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jayawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28), Kabupaten Konawe (3,07), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,05).

Ketua Bawaslu Abhan sempat menyebutkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menggunakan tiga aspek yakni penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. IKP bertujuan melakukan identifikasi ciri karakteristik kerawanan wilayah. Selain itu sebagai referensi untuk melakukan pencegahan.

Dalam dimensi kontestasi mencakup subyek peserta pemilu, yang meliputi partai politik dan kandidat. Dalam dimensi ini dilihat seberapa adil dan setara proses pertarungan berlangsung di antara para kontestan.

Dimensi kedua adalah partisipasi, menyangkut subyek masyarakat sebagai pemilih, bagaimana hak masyarakat dijamin serta diberi ruang berpartisipasi untuk mengawasi dan mempengaruhi proses pemilu.

Sedangkan dimensi penyelenggaraan terkait dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara dalam menjamin pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis.

IKP diukur dalam skor antara 3,00 sampai 5,00. Sementara kategori sedang antara 2,00 sampai 2,99.
Dari hasil penelitian Bawaslu, Provinsi Papua memiliki IKP ‎paling tinggi yaitu 3,41. Kemudian disusul Maluku 3,25 dan Kalimantan Barat 3,04.

Sebanyak 14 provinsi lainnya masuk kategori sedang yaitu ‎Sumatera Utara (2,86); Sulawesi Tenggara (2,81); Kalimantan Timur (2,76); Maluku Utara (2,71); Nusa Tenggara Timur (2,70); Jawa Tengah (2,68), serta Sumatera Selatan (2,55).

Selanjutnya, Nusa Tenggara Barat (2,54); Sulawesi Selatan (2,53); Jawa Barat (2,52); Riau (2,46); Lampung (2,28); Bali (2,19), serta Jawa Timur (2,15).‎

Robertus Wardi / WBP

Sumber: Suara Pembaruan

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code