banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Pemerintah Rapikan Data WNI di Luar Negeri


Presiden Joko Widodo (dua kanan) didampingi Ibu Negara, Iriana Widodo (kanan) berfoto bersama Warga Negara Indonesia yang berada di Sydney, Australia, 16 Maret 2018. ( Foto: Biro Pers Media Kepresidenan )

 

Jakarta – Pemerintah Indonesia akan memasang suatu sistem baru di setiap perwakilannya di luar negeri untuk merapikan data WNI yang berada di luar negeri menjadi satu sumber data yang akurat dan terintegrasi.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (25/5) malam menyatakan bahwa mulai 1 Juni tahun ini sistem perlindungan WNI yang bernama Portal Peduli WNI akan terintegrasi di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri.

“Semua basis data nasional yang terkait data WNI di luar negeri akan tergabung di portal Peduli WNI,” kata Iqbal.

Melalui portal Peduli WNI yang bisa diakses di http://peduliwni.kemlu.go.id, diharapkan nantinya WNI yang tinggal lebih dari enam bulan di luar negeri untuk melaporkan dirinya untuk didata oleh perwakilan RI di luar negeri.

Mulai 1 Juni pula, perwakilan RI di luar negeri akan memulai pendataan WNI yang berada di luar negeri melalui sistem baru tersebut.

Diharapkan sekitar satu tahun lagi data WNI yang berada di luar negeri bisa lebih akurat dan semua perwakilan RI bisa menerapkan secara penuh sistem baru perlindungan WNI tersebut, kata Iqbal.

Data Kemlu RI menunjukkan saat ini ada sekitar 3,2 juta WNI yang tinggal di luar negeri.

Portal Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri (PEDULI WNI) merupakan sistem yang memfasilitasi pendataan WNI di Luar Negeri melalui fitur lapor diri, serta memudahkan WNI untuk mengajukan layanan baik secara online, maupun booking online untuk datang langsung ke perwakilan, serta memudahkan WNI untuk mengajukan pengaduan secara mandiri langsung melalui aplikasi.

Semua pelayanan WNI di setiap perwakilan RI di luar negeri, mulai dari pembuatan paspor, surat izin tinggal, hingga surat keterangan menikah di luar negeri nantinya akan diseragamkan dan berbasis NIK.

Iqbal mengatakan ada beberapa keuntungan apabila WNI melaporkan keberadaannya di luar negeri.

“Dengan melaporkan diri, pertama WNI bisa menikmati pelayanan secara online. Kemudian kalau terjadi apa-apa, pemerintah bisa cepat memberikan bantuan,” kata Iqbal.

Selama ini masih ditemui tumpang tindih dan ketidakseragaman sejumlah basis data WNI yang dimiliki pemerintah seperti di imigrasi, BNP2TKI, hingga Kemenag yang tidak jarang menyulitkan pemerintah untuk menangani masalah perlindungan WNI di luar negeri.

Iqbal mengungkapkan bahwa ada ratusan kasus WNI di luar negeri yang belum bisa diselesaikan, terutama menyangkut hak waris.

Hal itu terjadi karena tidak jarang data WNI yang di luar negeri berbeda dengan data yang ada di kantor catatan sipil, kata Iqbal.

Melalui sistem tersebut yang mendukung inisiatif kebijakan Satu Data, pemerintah berharap bisa memiliki satu sumber data yang akurat dan terintegrasi soal keberadaan WNI di luar negeri untuk memberikan perlindungan yang optimal.

/ YUD

Sumber: ANTARA

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code