banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Hakim Jangan Kalah dari Koruptor

Artidjo Alkostar. ( Foto: Antara )

 

Jakarta – Tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Praktik korupsi menyebabkan terhambatnya tujuan negara untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, hakim sebagai penjaga terakhir penegakan hukum di Indonesia jangan sampai pernah kalah dari para koruptor.

“Korupsi masih menjadi kanker di Indonesia. Pelakukanya harus diberikan pidana yang setimpal. Korupsi adalah kejahatan luar biasa karena mengakibatkan tujuan negara tidak tercapai untuk menyejahterakan masyarakat,” kata mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam diskusi bertema “Hukum yang Menjerakan Koruptor” di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Rabu (30/5).

Untuk menimbulkan efek jera koruptor, menurut Artidjo, penegak hukum harus memiliki kesamaan visi dan misi dalam menjatuhkan hukuman. Sebab, saat ini masih ada saja koruptor yang justru dihukum ringan. Diakui Artidjo, saat ini masih ada permasalahan dalam UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, terutama Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal tersebut sering digunakan penuntut umum dan telah diuji di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara, pada Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Penegak hukum pun justru kerap menginterpretasikan suatu kasus tipikor dengan mengacu pada Pasal 3. Akibatnya, hukumannya masih terlalu ringan dan justru terkesan menguntungkan koruptor. “Padahal, ancamannya kalau merugikan uang negara lebih tinggi. Ada cacat asas, sehingga wajar ada perbedaan-perbedaan. Untuk mengeliminasi sebenarnya sudah ada kesepakatan kamar pidana dalam Surat Edaran MA,” ucap mantan Hakim Agung yang kerap menjatuhkan hukuman lebih berat dari vonis hakim itu.

Dalam SE MA yag disepakati kamar pidana itu adalah memakai parameter angka Rp 100 juta. Kalau sudah Rp 100 juta tentunya signifikan sudah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Mestinya, hukumannya empat tahun ke atas. “Aneh kalau merugikan sekian miliar rupiah hanya dihukum satu tahun. Kedua, tentang uang pengganti. Parameternya ada, yaitu sebanyak-banyaknya yang diperoleh, bukan yang dinikmati. Saya sering mengatakan kalau hakim jangan mau kalah sama koruptor,” ungkapnya.

Dirinya mengingatkan, hakim profesional tidak akan menjatuhkan hukuman berdasarkan tuntutan, tetapi berdasarkan kepada surat dakwaan. Dengan demikian, seluruh fakta persidangan yang muncul akan dijadikan dasar untuk memvonis.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Easter menjelaskan, pada hasil pemantauan dan analisis ICW menyebutkan, sepanjang 2017 rata-rata vonis koruptor hanya 2 tahun 2 bulan penjara. “Di tingkat PN, rata-rata putusan dua tahun satu bulan. Baru di MA terlihat ada penjomplangan. Rata-rata 5 tahun penjara kasus korupsi. Putusan tidak bisa dilepaskan dari tuntutan, hanya rata-rata dua tahun dua bulan,” kata Lalola.

Menurutnya, vonis ringan koruptor berhubungan dengan ringannya tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dua faktor tersebut tidak dipisahkan satu sama lain. Ke depan, ICW berharap agar seluruh koruptor bisa dijerat pidana tambahan uang pengganti sebanyak-banyaknya yang diperoleh. Kemudian, mereka juga dikenakan pidana pencucian uang sebagai upaya memiskinkan koruptor, termasuk memperberat hukuman hingga sanksi sosial.

Pakar hukum Abdul Fickar Hadjar menambahkan, upaya aparat penegak hukum untuk membuat efek jera koruptor belum berjalan maksimal. Dari beberapa pengamatan dan sinyalemen yang dilakukan menunjukkan pada ruang politik justru korupsi sudah menjadi kebutuhan.

“Contohnya, calon kepala daerah harus mempunyai banyak uang jika ingin dipilih. Sudah dapat diperkirakan, setelah menjabat, peluang proyek di pemerintahannya menjadi komoditas untuk mengembalikan biaya politik yang pernah dikeluarkan,” katanya.

Yeremia Sukoyo / AO

Sumber: Suara Pembaruan

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code