banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Soal Mantan Napi Korupsi, PPP Ingatkan KPU Tidak Buat Norma Bertentangan UU

Ilustrasi KPU ( Foto: Beritasatu.com )

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislative (caleg). Meskipun larangan ini tidak diatur dengan jelas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU berencana mengaturnya dalam Peraturan KPU terkait Pencalonan Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Politisi PPP Achmad Baidowi mengingatkan KPU untuk tidak membuat norma yang bertentangan dan melampaui UU Pemilu.

“Kami mengingatkan KPU tidak boleh membuat norma yang bertentangan dengan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” ujar Achmad Baidowi di Jakarta, Jumat (30/3).

Achmad mengatakan syarat caleg sudah diatur dengan jelas pada Pasal 240 ayat (1). Khusus terkait mantan terpidana, diatur dalam Pasal Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu yang menyebutkan bahwa caleg tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

“Nah dalam klausul tersebut tidak ada pembedaan perlakuan mantan narapidana apapun,” tandas dia.

Dia menilai mantan terpidana seharusnya masih bisa menjadi caleg karena yang bersangkutan sudah menebus kesalahannya dengan menjalani hukuman. Apalagi, kata dia terpidana dalam yang disebutkan Pasal 240 UU Pemilu tidak ada pengecualian.

“Jika KPU mau memasukkan draftnya kami siap berargumentasi dalam forum rapat dengar pendapat atau RDP. Jadi sebaiknya nanti dibahas secara mendalam dalam RDP agar tidak bias informasi di publik,” pungkas dia.

Yustinus Paat / GOR

Sumber: Investor Daily

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code