banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Jadi Tersangka, Cagub Maluku Utara Diduga Rugikan Negara Rp 3,4 Miliar

Ilustrasi Korupsi. ( Foto: Beritasatu.com )

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan penetapan tersangka mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus dan mantan Ketua DPRD Kepulauan Sula Zainal Mus (ZM). Kakak beradik itu menyandang status tersangka atas kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Sula tahun anggaran 2009.

Ahmad Hidayat Mus yang kini maju sebagai calon gubernur Maluku Utara dan Zainal Mus diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp 3,4 miliar atas kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong yang menjerat keduanya. Hal ini setidaknya berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK adalah sebesar Rp 3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/3).

Saut mengungkapkan, Ahmad Hidayat Mus yang juga mantan Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia II atau Wilayah Timur DPP Partai Golkar itu diduga telah melakukan pengadaan fiktif terkait pembebasan lahan untuk Bandara Bobong pada APBD tahun 2009. Pemkab Kepulauan Sula seakan telah membeli lahan masyarakat. Padahal lahan tersebut milik ZM. Anggaran senilai Rp 3,4 miliar yang diperuntukkan untuk pembebasan lahan ini pun mengalir kepada Ahmad Hidayat Mus dan adiknya Zainal Mus serta sejumlah pihak lainnya.

“Dari total Rp 3,4 miliar yang dicairkan dari kas daerah Kabupaten Sula, senilai Rp 1,5 miliar diduga ditransfer kepada ZM (Zainal Mus) selaku pemegang surat kuasa menerima pembayaran pelepasan tanah dan senilai Rp 850 juta diterima AHM (Ahmad Hidayat Mus) melalui pihak lain untuk menyamarkan. Sedangkan sisanya diduga mengalir kepada pihak-pihak lainnya,” kata Saut.

Saut mengatakan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong ini merupakan supervisi dari Polda Maluku Utara yang menangani kasus ini sebelumnya. Untuk itu, Saut menegaskan, proses penyelidikan sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu dan tak berkaitan dengan gelaran Pilkada serentak 2018.

Ahmad Hidayat Mus saat ini diketahui maju sebagai calon gubernur Maluku Utara berpasangan dengan Rivai Umar. Pasangan nomor urut 1 itu diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Atas tindak pidana yang diduga dilakukan keduanya, Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Fana Suparman / WBP

Sumber: Suara Pembaruan

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code