banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Mendagri Lantik Sekjen Kemdagri dan Kukuhkan Pjs Gubernur Papua

Mendagri Tjahjo Kumolo. ( Foto: Suara Pembaruan/Adi Marsiela )

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Hadi Prabowo sebagai sekretaris jenderal (sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Hadi dilantik sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3/TPA Tahun 2018 di Kantor Kemdagri, Jakarta, Senin (26/2).

Pada kesempatan yang sama, Tjahjo juga mengukuhkan Direktur Jenderal (dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemdagri, Soedarmo sebagai penjabat sementara (pjs) gubernur Papua. Soedarmo ditunjuk menjadi pjs, karena Gubernur dan Wakil Gubernur (wagub) Papua, Lukas Enembe – Klemen Tinal maju dalam Pemilihan Gubernur dan Wagub (pilgub) Papua 2018.

Sekadar diketahui, Soedarmo yang dilantik berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) 121.91-337 Tahun 2018, hanya akan menjabat hingga 9 April 2018. Setelah itu, pemerintah kembali menunjuk penjabat (pj) gubernur untuk Papua.

Tjahjo juga menunjuk Widodo Sigit Pudjianto menjadi pelaksana tugas (plt) sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Reydonyzar Moenek sebagai plt staf ahli menteri (sahmen) bidang aparatur dan pelayanan publik.

 

 Larangan

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemdagri, Sumarsono mengungkapkan, pihaknya telah menerbitkan Surat Eedaran (SE) Nomor 821/970/SJ pada 12 Februari 2018. SE tersebut berkaitan pergantian pj, pjs dan pelaksana tugas (plt) kepala daerah pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018. Surat itu juga mengatur larangan mengambil kebijakan strategis, termasuk mutasi jabatan.

Sumarsono atau yang akrab dipanggil Soni menjelaskan, secara prinsip jabatan pj, pjs dan plt tak mempunyai perbedaan dalam hal kewenangan. Terdapat sejumlah batasan bagi pemimpin sementara pemerintahan daerah (pemda). “Seperti dalam hal mengambil kebijakan strategis dan perubahan personil, ini harus ke mendagri (menteri dalam negeri). Semuanya harus mendapatkan izin tertulis baru bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Dia menyatakan, pj memang mempunyai ruang lebih luas, karena tak ada kepala daerah definitif. Berbeda dengan pjs dan plt yang masa jabatan kepala daerahnya belum beakhir. “Pj itu punya kewenangan penuh. Kalau menjalankan pemerintah sesuai dengan fungsi, menjaga keamanan dan ketertiban, dan menyukseskan Pilkada Serentak,” tegasnya.

Carlos KY Paath / WBP

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code